Infografis
Suara.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan, arus pengiriman barang dalam Program Tol Laut tetap berjalan lancar dengan protokol new normal. Hal ini dikatakan Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi. Menurutnya, Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memiliki program untuk menjamin keberlangsungan logistik ke seluruh wilayah Nusantara.
Di tengah pandemi Covid-19 dan dengan adanya pembatasan transportasi, Kemenhub menyatakan terus berupaya semaksimal mungkin memastikan kelancaran pengiriman logistik, salah satunya dengan mengoptimalkan layanan tol laut.
Program Tol Laut sendiri, yang telah berjalan selama hampir lima tahun menjadi moda transportasi yang diandalkan untuk membuka isolasi dan menekan disparitas harga. Pelaksanaanya tetap berjalan meski di tengah kondisi Pandemi Covid-19, termasuk di masa new normal atau kenormalan baru.
"Tol laut di tengah pandemi ini, diharapkan mampu menjaga berlangsungnya pasokan logistik ke seluruh wilayah Indonesia," kata Budi, Jakarta, Minggu (21/6/2020).
Baca Juga: Kemenhub Pastikan Masih Pakai SIKM Untuk Izin Keluar-Masuk Ibu Kota
Industri pelayaran memiliki peran penting untuk mendukung program tersebut, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang dihubungkan melalui jalur laut. Pelayaran swasta nasional diharapkan bisa ikut terlibat aktif dalam Program Tol Laut, dengan melayani beberapa trayek yang diselenggarakan Kemenhub.
"Saat ini, kami telah berupaya semaksimal mungkin agar tol laut dapat lebih baik memberikan layanan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya bagi saudara-saudara kita di timur Indonesia. Untuk memaksimalkan tol laut dibutuhkan peran semua pihak, agar benar-benar dapat memaksimalkan kapasitas angkut yang ada di dalam kapal, sehingga dapat menurunkan disparitas harga," tambahnya.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Capt. Wisnu Handoko menjelaskan, untuk mencapai disparitas harga yang proporsional semua aspek harus diperbaiki secara simultan oleh seluruh lembaga terkait.
"Untuk menyelesaikan masalah disparitas harga, hal yang harus dilakukan diantaranya adalah dengan memperkuat supervisi perdagangan antar pulau, lalu menerapkan digitalisasi, salah satunya dengan National Logistik Ekosistem dan yang terakhir, pengembangan sarana prasarana infrastruktur pelabuhan secara terus menerus mengikuti kebutuhan jumlah dan jenis komoditi," katanya.
Baca Juga: Kemenhub Terbitkan Permenhub Nomor 41, SIKM Jakarta Tetap Berlaku
