Cek Fakta
Suara.com - Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengkritik keras kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang memberikan dana talangan kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdampak Pandemi Virus Corona atau Covid-19.
Menurut Faisal, dana talangan yang diberikan pemerintah hanya akal-akalan saja. Karena menurutnya, dana talangan tersebut hanya untuk membayar utang sejumlah BUMN yang sudah mulai jatuh tempo.
"Dana talangan investasi sebenarnya nggak bisa bayar utang, jadi akibat utang BUMN non sektor keuangan naik terus. Kita lihat dua tahun terakhir naik terus. Karena proyek belum menghasilkan ada miss match cash flow yang mengakibatkan tidak bayar utang," kata Faisal dalam sebuah diskusi online di Jakarta pada Rabu (10/6/2020).
Faisal kemudian mencontohkan, dari sejumlah BUMN yang mendapatkan data talangan, seperti Perumnas, Garuda Indonesia memiliki utang jatuh tempo dengan masing-masing mencapai Rp 650 miliar dan Rp 8,5 triliun.
Baca Juga: Bos Garuda Harap Proses Dana Talangan dari Pemerintah Berjalan Cepat
"Perumnas yang jatuh tempo, yang mereka tidak bayar Rp 650 miliar, Garuda 500 juta dolar AS kalau dikurs rupiah menjadi Rp 8,5 triliun. Jadi inilah sebetulnya harus ditanggung rakyat juga. Dan oleh karena itu, data di APBN itu undervalue sekali. Dan ini, sangat menggangu kita menilai betapa ada kemunduran dalam disiplin fiskal. Oleh karena itu, jangan coba-coba membuat program yang membuat moral hazard yang lain," katanya.
Sehingga, kata dia, kucuran dana-dana itu tidak tepat. Apalagi dengan dalih dampak ekonomi Corona. Sebab, menurutnya, banyak sektor lain yang lebih butuh perhatian karena dampak pandemi.
Untuk diketahui, sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjamin dana talangan yang diberikan pemerintah kepada sejumlah BUMN, bukan kepada perusahaan-perusahaan yang sedang mengalami masalah hukum atau sedang mengalami masalah likuiditas.
"Kami menyampaikan di sini bawa kalau ada yang sedang menghadapi masalah hukum dana dana tersebut tidak berarti akan diberikan begitu saja. Tapi ini akan dilakukan dengan tata kelola dan akuntabilitas dan transparansi yang tinggi, sehingga fungsi dari BUMN tetap terjalankan dan tidak kemudian terjadi penyalahgunaan dana talangan tersebut," katanya.
Total sedikitnya ada 11 BUMN yang dibantu oleh pemerintah, yang terdiri dari PT PLN, Hutama Karya, Askrindo, Garuda Indonesia, Kereta Api Indonesia, PTPN, PNM, Krakatau Steel, Perumnas, PT Pertamina dan ITDC.
Baca Juga: Dana Talangan Pemerintah ke BUMN Hanya Sebagai Jaminan Pinjaman
"Sehingga total dukungan pemerintah kepada BUMN adalah Rp 104,38," kata Sri Mulyani.
