Ongkos Pemulihan Rp 677 T,Ekonomi Diharapkan Capai 5 Persen Tahun 2023

Suara.com - Ekonom senior sekaligus Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Raden Pardede berharap, Ekonomi Indonesia bisa mencapai level normalnya di angka 5 persen pada tahun 2023.

Harapan itu muncul, ketika sejumlah upaya yang dilakukan pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca Covid-19 berjalan dengan baik.

"Di 2022 atau 2023, minimal kita harus kembali ke pertumbuhan 5 persen," kata Raden dalam video teleconference di Jakarta, Selasa (9/6/2020).

Tak hanya pertumbuhan ekonomi yang bisa bangkit kembali, tapi indikator ekonomi yang lain seperti angka pengangguran dan kemiskinan juga bisa berkurang.

"Job creation kalau bisa juga kembali ke situ, maka penciptaan lapangan kerja diharapkan bisa kembali ke 1,5 juta hingga 2 juta pekerjaan nantinya dan untuk kemiskinan juga harus kembali ke 9 persen. Sementara sekarang kita semua tahu pasti naik, baik kemiskinan dan pengangguran," harapnya.

Ongkos Pemulihan Ekonomi Capai Rp 677 Triliun

Sebelumnya, pemerintah melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomer 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020.

Salah satu yang direvisi adalah soal tambahan ongkos biaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sebelumnya Rp 641,17 menjadi Rp 677,20 triliun.

"Saya ingin sampaikan beberapa hal, pertama biaya penanganan Covid-19 yang tertuang dalam revisi Perpres diidentifikasikan sebesar Rp 677,20 triliun," kata Sri Mulyani dalam video teleconference di Jakarta beberapa waktu lalu.

Sri Mulyani menjabarkan anggaran sebesar itu terdiri dari beberapa pos yang akan disalurkan pemerintah, seperti dari bidang kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun termasuk di dalamnya belanja penanganan Covid-19, tenaga medis, santunan kematian, bantuan iuran jaminan kesehan nasional, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan.