Infografis
Hardjuno berharap pemerintah segera memperbaiki koordinasi lintas sektoral yang sangat buruk. Hal ini disebabkan manajemen pengelolaan mudik tidak berbasis data yang akurat.
Akibatnya, terjadi tumpang tindih kebijakan antar instansi terkait. Kondisi ini jelas Hardjuno bisa menjadi senjata makan tuan bagi pemerintah.
Pada tataran paling ekstrem, lanjutnya rangkaian inkonsistensi kebijakan akan menimbulkan ketidakpercayaan sosial.
Karena itu, dia meminta pemerintah meredesign manajemen dan strategi komunikasi penanganan Covid-19 ke depan, yang belum berbatas waktu kapan berakhir.
Baca Juga: Polda Metro Jaya Sebut Masih Ada Pemudik yang Bandel Ingin Mudik
"Jika tidak, bisa menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat dan berpotensi “digoreng” oleh aktor tertentu yang dapat menimbulkan berbagai persepsi liar di ruang publik," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Tim Advokasi Kesehatan HMS Center, D’Hiru mengatakan, sejak diberlakukannya kebijakan mengenai pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta maupun kota lainnya, membuat perekonomian berbagai bidang industri menjadi surut.
Menurutnya, pandemi COVID-19 tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.
Akibat adanya penurunan ekonomi tersebut, masyarakat berekonomi lemah semakin kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.
"Karena itulah, HMS Center terus hadir di tengah masyarakat. HMS Center berikhtiar untuk terus membantu masyarakat dan demi kemaslahatan umat," pungkasnya.
Baca Juga: Gubernur Ganjar Berniat Buka Posko Bantuan Buat Warga Jateng yang Tak Mudik
