Infografis
Suara.com - Ketua Umum Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho meminta pemerintah bekerja lebih keras lagi untuk memastikan Bantuan Sosial (Bansos) yang disalurkan benar-benar dialokasikan serta menyentuh masyarakat miskin yang terkena dampak Covid-19 ini.
Sebab, dampak Covid-19 ini sangat sistemik bagi kehidupan masyarakat, baik bidang kesehatan, sosial dan ekonomi. Dalam bidang ekonomi misalnya, covid-19 ini membuat daya belinya melemah.
Karena itu, pemerintah harus hadir di tengah masyarakat menjaga agar ekonomi rakyat tidak makin terpuruk.
"Intinya, jangan sampai ada masyarakat yang kelaparan. Pemerintah harus siap," ujar Hardjuno disela-sela Bakti Sosial (Baksos) di Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/5/2020).
Baca Juga: Emak-emak Minta Maaf usai Protes Bansos Jokowi, Publik: Kok Melempem Bu
Hadir dalam acara Baksos ini Ketua Dewan Pembina HMS, Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal, Bendahara Umum HMS Center Pambudi Pamungkas Karyo, serta Ketua Tim Advokasi Kesehatan HMS Center, D’Hiru.
Rencananya, setelah di Bogor ini, HMS Center akan menggelar Baksos serupa di Banten pada Minggu (10/5). Dalam Baksos ini, HMS Center membagikan 2500 paket Jamu Herbal Kenkona kepada warga yang terdampak Covid-19 di Bogor.
HMS Center jelas Hardjuno berikhtiar untuk terus membantu masyarakat. Hal ini merupakan komitmen HMS Center untuk berjuang demi kemaslahatan umat.
"Kami terus bersiar demi kemaslahatan umat. Kami tidak mau umat melarat. Untuk itu, saya harapkan Bansos yang diberikan tepat sasaran," ujarnya.
Dalam kondisi wabah seperti saat ini, salah satu tugas pemerintah ini mengurangi beban ekonomi rakyat.
Baca Juga: Menko PMK Bersitegang dengan Anies Gara-gara Data Penerima Bansos Covid-19
Hal ini termaktub dalam amanat konstitusi yaitu untuk mensejahterakan rakyat (welfarestate) sehingga semua kebijakan yang dibuat harus untuk kepentingan rakyat.
Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah menentukan pijakan Negara untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya.
"Jangan sampai pemerintah abai. Salah satu tugas negara itu menjamin kesejahteraan bagi rakyatnya," terang Hardjuno.
Karena itu, penyaluran Bansos oleh pemerintah harus benar dan tepat sasaran yang didukung data akurat dan valid sesuai kondisi riil di lapangan.
"Jadi, data penerima Bansos jangan serampangan," tegasnya.
Namun sayangnya, Hardjuno melihat data penerima Bansos ini belum akurat. Hal ini menimbulkan kegaduhan dan konflik lantaran meleset dari sasarannya.
Untuk itu, dia meminta pemerintah bekerja keras dan cerdas memperbaiki data penerima Bansos ini.
"Ini menyangkut hidup dan matinya rakyat. Sekecil apapun kesalahan data harus dinindari," pintanya.
Apalagi saat ini lanujutnya, korban terdampak covid-19 ini terus berjatuhan terutama dari kalangan pekerja di sektor informal.
Bahkan kini mulai merembet ke sektor formal bersamaan dengan melambatnya laju perekonomian yang menghantam sektor riil.
"Hampir dapat dipastikan membengkaknya jumlah warga rentan ekonomi akan diikuti dengan bertambahnya orang miskin baru," imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina HMS, Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal meminta pemerintah memperbaiki saluran komunikasi antar departemen yang terkesan tidak kompak.
Kerjasama antar lintas departemen terjalin baik agar memiliki frekwensi yang sama dalam upaya memutus mata rantai covid-19 ini.
"Jangan seperti sekarang ini. Misskordinasi antara kementerian terlihat jelas. Menhub bilang boleh mudik, Kepala Gugus Tugas bilang, nggak boleh mudik. Kan jadinya kacau," pungkasnya.
