Infografis
Suara.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menolak kebijakan dibolehkannya masyarakat berkebutuhan khusus untuk bepergian di masa larangan mudik. Kebijakan itu justru kontra produktif dengan pelarangan mudik.
Ketua Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, pemerintah saat ini blunder jika larangan mudik itu direlaksasi, apapun cara dan alasannya.
"Ini artinya pemerintah tidak konsisten alias bermain api dengan upaya mengendalikan agar Covid -19 tidak makin mewabah ke daerah daerah," ujar Tulus dalam keterangannya, Kamis (7/5/2020).
Menurut Tulus, relaksasi larangan mudik berupa pengecualian untuk orang tertentu, praktik di lapangan akan sulit dikontrol.
Baca Juga: Beda dengan Jokowi, Menhub Sebut Mudik dan Pulang Kampung Sama
Relaksasi larangan mudik ini juga tidak sejalan dengan pernyataan Presiden Jokowi bahwa Mei 2020 curva Covid-19 harus turun, bagaimana pun caranya.
"Lah.. bagaimana mau turun jika kebijakan yang dilakukan tidak sejalan, seperti relaksasi larangan mudik tersebut. Jangan sampai curva turun tetapi dipaksa turun dengan berbagai cara, padahal di lapangan kasusnya masih bertambah," jelas dia.
Tulus pun mengingatkan, saat ini curva Covid-19 sedang menuju puncak. Sehingga, tak relevan merelaksasi larangan mudik Lebaran. Relaksasi akan relevan jika kurva sudah menurun, itu pun harus ekstra hati-hati.
Dampak relaksasi pun sudah ditengarai negatif oleh SUTD Singapura bahwa pandemi di Indonesia akan berakhir paling cepat September 2020.
Padahal dari prediksi semula, SUTD Singapura memprediksi pandemi virus corona di Indonesia akan berakhir Juni 2020.
Baca Juga: Buka Kembali Transportasi, Yunarto: Menhub Alumni Corona yang Lupa Sejarah
Mundurnya prediksi ini dikarenakan relaksasi dalam implementasi PSBB, dan salah satunya relaksasi larangan mudik Lebaran itu.
