Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno yang juga mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta enggan berkomentar banyak terkait kartu prakerja yang kini menjadi polemik.
Polemik tersebut menyusul kejanggalan pada pelatihan online dalam aplikasi Ruangguru yang diungkap Agustinus Edy Kristianto, mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik YLBHI sekaligus jurnalis senior.
Sandiaga mengaku tak ingin berfikiran negatif kepada pemerintah terkait kartu prakerja.
Menurutnya yang terpenting saat ini adalah masyarakat yang terdampak segera menerima manfaat dari kartu prakerja tersebut
Baca Juga: Mulai 2 Mei, Ruangguru Cabut Materi Pelajaran Prita Dari Program Prakerja
"Saya Husnuzon saja ya. Saya pikir masyarakat perlu dibantu terutama masyarakat di Bantar Bebang dan kita ingin masyarakat langsung menerima seperti yang sudah kita harapkan yang kita lihat bahwa mereka menerima dengan segera," ujar Sandiaga di Bantar Gebang, Sabtu (2/5/2020).
Sandiaga menyebut kartu prakerja tersebut dirancang sebelum pandemi Covid-19.
Sehingga kata dia, kartu prakerja tersebut bisa dirasakan langsung oleh masyarakat yang di PHK atau dirumahkan karena terdampak virus corona.
"Kartu prakerja ini didesain sebelum Covid-19 tapi sekarang sudah masuk ke covid 19 harus sudah beradaptasi sehingga programnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat bukan dari segi pelatihannya saja, tapi juga justru dari jumlah bantuan sosial dan bantuan tunainya. Jadi kita dorong jangan sampai ada kekhwatiran terhadap efektifitasnya, kita pastikan supaya masyarakat terbantu," ucap dia.
Lebih lanjut, Sandiaga juga meminta semua pihak tidak saling terpecah belah di tengah pandemi corona.
Baca Juga: Sentilan Menohok Sujiwo Tejo Soroti Polemik Prakerja dan Ruangguru
"Kita jangan sampai terpecah belah. Kalau misalkan ada kemungkinan kebocoran dan segala macem harus dipastikan supaya tidak ada kebocoran supaya tidak ada dana masyarakat yang tidak tepat sasaran dan tepat manfaat," katanya.
Sebelumnya, Agustinus Edy Kristianto, membagikan pengalamannya ketika mencoba mendaftarkan diri dalam program Kartu Prakerja.
Ia menceritakan rincian kisahnya melalui Facebook yang ia bagikan pada Rabu (29/3/2020). Agustinus mendaftar Kartu Prakerja pada 16 April 2020 lalu.
Lalu pada 29 April 2020 Agustinus lulus pelatihan dan mendapat sertifikat berjudul "Jurnalistik: Menulis Naskah Berita Seperti Jurnalis Andal" yang bertanda tangan Adamas Belva Syah Devara, CEO Skill Academy Ruangguru.
Sebagai seorang jurnalis, Agustinus bertanya-tanya mengapa Belva yang tidak pernah berkecimpung di dunia pers bisa menandatangani sertifikat tersebut.
"Sebuah sertifikat yang bukan dari pihak yang berkompeten dalam dunia pers, semacam Dewan Pers, Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS), atau Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerbitan Yogyakarta (LP3Y)," kata Agustinus dalam keterangannya.
Naluri penasaran Agustinus pun membuatnya mencari tahu bagaimana jual-beli kelas online dalam Kartu Prakerja itu berlangsung.
Ia membeli paket kelas online "Teknik Menulis Naskah Berita Seperti Jurnalis Andal" seharga Rp 220 ribu.
Materi kelas online itu berupa 11 video dari Skill Academy. Namun, Agustinus memilih untuk tak menyelesaikan satu pun dari video-video itu.
Ia langsung menggarap 12 soal ujian dalam waktu 5 menit dan langsung melampaui passing grade 55.
Keisengan Agustinus muncul saat mengisi rating penilaian dan review. Ia menuliskan "Salam 5,6 triliun" dalam kolom review.
Dalam tulisannya, Agus menggarisbawahi pesan yang ingin dia sampaikan dari aksinya ini.
"Terbukti bahwa sistem pemilihan peserta bisa meloloskan orang seperti saya, yang bukan merupakan sasaran peserta. Saya mengisi data sebagai wiraswasta, bukan korban PHK, pengurus dan pemegang saham perseroan pula (jika dicek ke Kemenkumham)," tulis Agustinus.
Ia pun menyarankan kalau pemerintah memang ingin memberi pelatihan melalui Kartu Prakerja, ada baiknya jangan dilakukan pada saat-saat sulit seperti sekarang.
Pada akhirnya, Agustinus tak menggunakan sisa saldo dalam Kartu Prakerjanya.
"Dengan demikian, pada akhir tahun anggaran 2020, dana itu akan kembali ke Kas Negara," kata Agustinus.
