Infografis
Suara.com - Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam mengingatkan bahwa Kartu Prakerja dirancang bukan untuk masa pandemi corona atau COVID-19.
Sehingga seharusnya alokasi anggaran dari program tersebut dialihkan ke pos lain yang lebih tepat penggunaannya.
"Kartu Prakerja itu kan didesain pada situasi masih normal dengan konsep adanya pelatihan karena untuk diterima kerja. Lho, sekarang ini informasi dari BPS, tidak ada pembukaan lapangan kerja baru," kata Ecky Awal Mucharam, Jumat (1/5/2020).
Menurut dia, tidak relevan bila kartu Prakerja itu masih diberikan anggaran dengan kondisi asumsi normal sehingga sebaiknya dialihkan kepada bantuan langsung seperti BLT dan sembako yang bisa langsung dinikmati oleh kalangan masyarakat yang betul-betul membutuhkannya.
Baca Juga: Kursus Online Ruangguru di Kartu Prakerja Janggal, DPR: Gratiskan Saja
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun mendesak Menteri Keuangan untuk melakukan kebijakan fiskal yang lebih tegas dan berani khususnya dalam kebijakan memotong anggaran negara yang memang masih dipandang tidak fokus kepada penanganan COVID-19 serta dampak-dampaknya.
Senada, Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti menginginkan agar pemerintah tidak memaksakan penerapan skema Kartu Prakerja dalam masa pandemi COVID-19 seperti ini.
"Pemerintah tidak perlu memaksakan skema Kartu Prakerja ini dijalankan di tengah pandemi. Program itu dipersiapkan untuk situasi normal dan bukan di tengah pandemi," kata Rachmi Hertanti.
Rachmi berpendapat bahwa penerapan skema tersebut tidak perlu dipaksakan antara lain karena masih banyak buruh korban PHK di berbagai daerah yang tidak bisa mengakses program itu karena kendala teknis.
Selain itu, masih menurut dia, program pemutusan kerja dinilai tidak tepat sasaran karena yang paling tepat pada saat ini adalah menyelamatkan nasib buruh dan keluarganya dalam menghadapi krisis. (Antara)
Baca Juga: Buruh Perempuan: Kartu Prakerja Bukan Solusi, Pelatihannya Ada di Youtube
