Infografis
Suara.com - Kementerian BUMN meminta seluruh pihak mewaspadai segala bentuk hoaks yang mengatasnamakan kementerian yang membidangi perusahaan plat merah tersebut. Sebab pekan ini muncul pesan berantai yang berisi rencana Kementerian BUMN melakukan langkah pelaporan ke polisi atas pencemaran nama baik terhadap Menteri BUMN Erick Thohir.
Keterangan resmi Kementerian BUMN memastikan pihaknya dengan tegas membantah kabar tersebut.
"Jadi kabar-kabar yang menyebutkan kementerian BUMN akan melaporkan orang atau pihak-pihak tertentu adalah kabar bohong atau hoaks," begitu keterangan resmi yang disampaikan Kementerian BUMN, Senin (27/4/2020).
Kementerian BUMN memastikan setiap kegiatan yang menyangkut aktivitas menteri, wakil menteri, dan perangkat kementerian terpublikasi secara resmi lewat saluran resmi. Bukan lewat pesan berantai yang disebar secara acak.
Baca Juga: Info Hoaks yang Disebarnya Viral, Dosen IAIN Jember Justru Ancam Mahasiswa
Kementerian BUMN juga meminta masyarakat mewaspadai adanya pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi dengan menyebar kabar hoaks tersebut.
Entah itu karena ingin menciptakan keresahan atau bagian dari praktik penipuan.
"Kementerian BUMN punya mekanisme resmi dalam publikasi kegiatan bukan lewat pesan berantai yang sumbernya tidak jelas," begitu pernyataan Kementerian BUMN.
Sebelumnya muncul kabar hoaks yang menyebut perwakilan Kementerian BUMN akan melakukan pelaporan kepada polisi atas pencemaran nama baik Menteri BUMN Erick Thohir.
Namun Kementerian BUMN menegaskan bahwa baik kementerian secara institusi atau Menteri sebagai pribadi menegaskan bahwa kabar tersebut bohong.
Baca Juga: Kemakan Hoaks Obat Covid-19, Warga Vietnam Makan Daging Kucing Hitam
"Dalam suasana seperti saat ini yang mana seluruh elemen di kementerian sedang bekerja keras dalam menangani pandemi Covid-19, Kementerian BUMN menyayangkan adanya praktik penyebaran kabar hoaks yang bernada provokasi tersebut. Sekali lagi kami harap seluruh pihak tidak mempercayai kabar hoaks tersebut," ungkap sumber resmi Kementerian BUMN.
