Infografis
Suara.com - PT Bio Farma menilai bahwa munculnya isu mafia alat kesehatan dan obat-obatan di tengah pandemi COVID-19 seiring meningkatnya permintaan dibandingkan pasokan.
"Mafia alkes, permasalahan pandemi ini permintaan jauh lebih tinggi daripada pasokannya. Dalam kondisi seperti ini pasti ada kesempatan seperti itu," ujar Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI secara virtual di Jakarta, Selasa (21/4/2020) kemarin.
Di sisi lain, lanjut dia, impor alat kesehatan juga tidak berjalan lancar karena setiap negara menjaga pasokannya untuk penanganan COVID-19.
"Permasalahan yang muncul akibat isu mafia farmasi ini karena mereka kesepakatannya melalui broker tertentu. Kalau kami langsung ke pabriknya, jadi tak melalui broker," katanya.
Baca Juga: Stafsus Menteri BUMN: Mafia Alkes Sudah Tingkat Dunia
Ia memastikan, BUMN farmasi tidak akan melakukan praktik kotor, hal itu karena BUMN memiliki fungsi agent of development.
"Kami tak mungkin menaikkan harga, kami lebih mementingkan fungsi agent of development," ucapnya.
Honesti menyampaikan bahwa hingga akhir Maret, anggota holding BUMN farmasi, yakni PT Kimia Farma masih menjual masker seharga Rp 2.000 per potong.
"Ini untuk menjaga semua orang bisa mendapat suplai masker yang cukup. Kami menggarisbawahi BUMN tak akan melakukan permainan harga," katanya.
Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyampaikan bahwa ada mafia besar baik skala global maupun lokal yang membuat Indonesia tidak mandiri dalam industri kesehatan.
Baca Juga: KPK Minta Menteri Erick Thohir Laporkan Mafia-mafia Alat Kesehatan Corona
"Mengenai mafia alat kesehatan dan bahan-bahan kesehatan, ini sebenarnya jauh-jauh hari ketika Pak Erick Thohir dilantik jadi Menteri BUMN, beliau sudah punya gambaran besar mengenai keamanan energi, pangan, dan kesehatan. Ketika beliau (Erick Thohir) mendalami health security ternyata terbukti Indonesia itu berat di urusan-urusan kesehatan, alat kesehatan dan obat-obatan saja hampir 90 persen bahan dari impor," ujar Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga di Jakarta, Jumat (17/4).
