Penjual Pupuk Bersubsidi Diimbau Menjual Sesuai Harga Eceran Tertinggi

Selasa, 21 April 2020 | 10:22 WIB
Penjual Pupuk Bersubsidi Diimbau Menjual Sesuai Harga Eceran Tertinggi
Ilustrasi panen raya. (Dok : Kementan)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Kementerian Pertanian (Kementan) mengimbau distributor dan pengecer atau penyalur menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditentukan pemerintah. Bila melanggar, maka akan dikenakan sanksi.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, pupuk merupakan elemen penting dalam kegiatan pertanian di Indonesia. Oleh karena itulah pemerintah membuat regulasi mengenai peredaran hingga mengenai harga pupuk yang ada di pasaran. 

"Pemerintah juga memiliki pogram subsidi pupuk untuk membantu meringankan beban petani. Beberapa jenis pupuk yang mendapatkan subsidi antara lain adalah pupuk urea, SP-36, ZA, NPK, dan organik," kata Mentan SYL.

Kementan pun terus mensosialisasikan HET pupuk bersubsdi. Agar petani dan masyarakat bisa turut mengawasi, perlu diketahui macam-macam pupuk bersubsidi dengan harga eceran yang ditetapkan.

Baca Juga: Antisipasi Kemarau, Kementan Susun Strategi Ketahanan Pangan

HET yang ditetapkan pemerintah yakni Rp 1.800 per Kg untuk Urea, Rp 2.000 per Kg untuk SP-36, Rp 1.400 per Kg untuk ZA, Rp 2.300 per Kg untuk NPK, Rp 3.000 per Kg untuk NPK berformula khusus, dan Rp 500 per Kg untuk organik.

"HET tersebut berlaku untuk pembelian oleh petani di kios resmi pupuk secara tunai, dan dalam zak utuh dengan volume 50 Kg untuk pupuk jenis Urea, SP-36, ZA, dan NPK, serta 40 Kg untuk pupuk jenis organik," sebut Mentan SYL.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy menambahkan, produsen pupuk agar menyimpan stok hingga kebutuhan dua minggu ke depan. 

"Hal ini dilakukan untuk mencegah kelangkaan saat terjadi lonjakan permintaan di musim tanam," tegas Sarwo Edhy.

Untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ini, lanjut Sarwo Edhy, nantinya para petani diharuskan memiliki kartu tani yang terintegrasi dalam Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). 

Baca Juga: Covid-19, Kementan dan Jasindo Percepat Pembayaran Klaim Asuransi Pertanian

"Kartu tani akan berisi mengenai kuota yang sesuai dengan data e-RDKK yang diinput petani." kata Sarwo Edhy.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI