Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta meneken Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanggulangan virus corona
Anies menetapkan, PSBB secara resmi berlaku di DKI Jakarta mulai Jumat (10/4/2020) pukul 00.00 WIB hingga 14 hari ke depan.
Sementara itu, pelaksanaan PSBB dalam Pergub Nomor 33 Tahun 2020 meliputi 28 pasal yang pada prinsipnya mengimbau warga DKI Jakarta untuk tidak melakukan kegiatan di luar.
Aturan tersebut mengatur semua kegiatan di ibu kota, mulai dari aktivitas perekonomian, sosial, budaya, keagamaan dan pendidikan
Baca Juga: Proyek Jembatan di Bantul Ditunda, Anggaran Dialihkan demi Tangani COVID-19
Seperti mengenai pembatasan kegiatan di tempat umum khusunya restoran atau rumah makan.
Selengkapnya, berikut kewajiban penanggung jawab restoran atau usaha sejenis.
Kewajiban tersebut tertuang dalam Pergub Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 10. Dalam pasal itu, restoran atau rumah makan termasuk dalam kategori tempat kerja yang dizinkan beroperasi selama PSBB.
Namun penanggung jawab restoran atau rumah makan wajib menjalankan upaya pencegahan virus corona seperti yang disebutkan pada Pasal 10 ayat 3, yang meliputi:
a. Membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (take away), melalui pemesanan secara daring,dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar.
Baca Juga: Populer Lifestyle: Viral Resep Ayam KFC, Arti Mimpi Pasangan Selingkuh
b. Menjaga jarak antrean berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan.
c. Menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan.
d. Menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian.
e. Memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar.
f. Melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan.
g. Menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan pegawai.
h. Melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas
i. Mengharuskan bagi penjamah makanan menggunakan sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
Langgar PSBB Bisa Dibui 1 Tahun, Anies: Jika Berulang Bisa Lebih Berat
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan ada konsekuensi hukum bagi warga yang melanggar kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) setelah resmi diberlakukan pada pukul 00.00 WIB malam.
Kebijakan PSBB dikeluarkan Anies lewat Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2020 dan berisikan tentang Pelaksanaan PSBB dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di DKI Jakarta.
"Terkait dengan sanksi-sanksi dalam hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada bahwa yang ada di dalam Pasal 27 pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," kata saat menggelar konferensi pers melalui akun Youtube, Pemprov DKI, Kamis malam.
Menurutnya, ada tahapan sanksi pidana yang disiapkan, yakni pidana ringan dan bisa menjadi berat bila ada warga yang berkali-kali melakukaan pelanggaran selama PSBB diberlakukan.
Dia mengatakan penindakan hukum mengacu kepada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.
"Sanksi pidana, pidana ringan berulang bisa menjadi lebih berat. Prosesnya nanti kita kerjakan bersama-sama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan ini dilaksanakan, termasuk juga ketentuan yang ada di pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 terkait karantina kesehatan," kata dia.
"Di mana bisa mendapatkan sanksi selama 1 tahun dan denda sebesar besarnya 100 juta rupiah," sambungnya.
