Infografis
Suara.com - KSPPS BMT Atunnisa, di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah memperoleh persetujuan dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB - KUMKM) sebesar Rp 800 juta melalui dua tahap pencairan. Pada Desember 2019, telah dicairkan pinjaman tahap pertama sebesar Rp 400 juta, dan sisanya akan dicairkan tahun ini.
Manajer KSPPS BMT Atunnisa, Suryadi Hendi Pantarlih mengatakan, sebagian anggota koperasi menyampaikan bahwa usahanya sepi dan beberapa pekerjaan ditunda karena efek pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).
“Saat ini, kisaran 25 persen usaha anggota terkena imbas Covid-19, terutama sektor perdagangan, pariwisata, jasa sewa seperti rental mobil, travel pariwisata, biro umroh dan haji, sewa alat pertanian, sewa alat-alat pesta dan lain-lain," tutur Hendi, Jateng, Rabu (1/4/2020).
Masuk minggu ke-2 pasca diberlakukannya pembatasan sosial (social distancing) dan Work from Home (WFH) atas merebaknya wabah Covid-19 di Indonesia, banyak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melakukan berbagai tindakan pencegahan (preventif) dan strategi ekonomi guna menjaga keberlangsungan usahanya. Tidak terkecuali koperasi.
Baca Juga: Persiapan Ramadan, LPDB-KUMKM Pastikan Pelayanan Tidak Kendur
Sasaran kebijakan disusun berdasarkan arahan dan instruksi pemerintah, sehingga tidak heran banyak pelaku Koperasi dan UMKM (KUMKM) menggantungkan dan menanti harapan pada kebijakan pemerintah.
KSPPS BMT Atunnisa mayoritas anggotanya bergerak di sektor perdagangan, pertanian dan peternakan, kerajinan, pariwisata dan jasa sewa, tak pelak berdampak penurunan ekonomi pada koperasinya.
“Menurunnya jumlah pembeli, mengakibatkan omzet pedagang pun merosot tajam,” tambah Hendi.
Meskipun pinjaman/pembiayaan dari LPDB - KUMKM diperoleh akhir tahun 2019 dan pembayarannya lancar, namun krisis ekonomi ini harus disikapi dengan langkah-langkah yang lebih konkret.
"Walau demikian, hal ini tidak menyurutkan semangat koperasi untuk menyusun beberapa strategi dan kebijakan, di antaranya inventaris permasalahan anggota dan melakukan pendataan komitmen pembayaran anggota. Strategi lainnya adalah meningkatkan penagihan ke lapangan,” kata Hendi.
Baca Juga: Ramai Virus Corona, LPDB Jamin Tetap Buka Layanan Normal
Selain itu, KSPPS BMT Atunnisa masih menunggu kebijakan dari Dinas Koperasi dan UKM setempat, serta tindakan konkret LPDB - KUMKM dalam mengatur kebijakan atas kondisi saat ini.
