Infografis
Suara.com - Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) setidaknya menyiapkan anggaran sebesar Rp 405,1 triliun, dana jumbo tersebut akan digunakan untuk melawan pandemi virus corona atau Covid-19 di Indonesia.
Lantas dari mana uang sebesar itu, apakah dari kas negara atau boleh ngutang?
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dana sebesar itu berasal dari APBN 2020 yang digodok ulang dengan landasan hukumnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Stabilitas Perekonomian di masa pandemi corona.
"Kami banyak alternatif," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers via video teleconference di Jakarta, Rabu (1/4/2020).
Baca Juga: Babak Belur karena Corona, Ekonomi Indonesia Diperkirakan Minus 0,4 Persen
Salah satunya adalah berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang memiliki sisa anggaran sebesar Rp 160 triliun.
"Bisa menggunakan sisa anggaran lebih kalau tidak salah jumlahnya ada Rp 160 triliun," katanya.
Selain itu, pemerintah juga bakal mengandalkan dana abadi untuk memenuhi kebutuhan anggaran tersebut. Meski, dirinya tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai besaran dana abadi yang dialokasikan untuk penanganan dampak sosial dan ekonomi virus corona tersebut.
Alternatif pendanaan lainnya, Sri Mulyani mengungkapkan, berasal dari dana yang disimpan di badan layanan umum (BLU) dan dana yang sebelumnya dialokasikan untuk penyertaan modal negara (PMN).
"Dana dari penyertaan modal negara yang mungkin tahun ini dianggap tidak lagi berprioritas tinggi dialihkan ke restrukturisasi ekonomi secara menyeluruh, ini yg dilakukan Perppu untuk melakukan landasan sumber pembiayaan defist dan below the line," jelas Sri Mulyani.
Baca Juga: 3 Skenario Ekonomi Indonesia Saat Wabah Corona Versi Sri Mulyani
Selain itu, sebelumnya pemerintah juga sempat menerbitkan Peraturan Presiden yang mengatur soal realokasi dan refocusing anggaran yang diperkirakan jumlahnya mencapai Rp 54,6 triliun. Sumber pendanaan lainnya juga bisa didapatkan melalui penerbitan surat utang Pandemic Bonds yang saat ini tengah digodok oleh pemerintah.
