Suara.com - Tidak ada lagi program mudik gratis yang dijalankan baik dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun pihak swasta.
Hal tersebut dipastikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi dalam video conferencenya di Jakarta.
“Tidak ada lagi mudik gratis yang dilaksanakan,” kata Budi Setiyadi, Jumat (27/3/2020).
Ia mengatakan seluruh mudik gratis ditiadakan, termasuk juga yang dilakukan oleh sejumlah calon kepala daerah mengingat jelang Pilkada serentak.
Baca Juga: Salam-salaman Lebaran Tahun Ini Disarankan Lewat Video Call
“Karena ini kan ada rencana untuk Pilkada jadi banyak calon Bupati/Walikota yang mencalonkan diri ini melakukan mudik gratis, jadi semuanya kita hold, semuanya jadi tidak ada mudik gratis yang diselenggarakan siapapun, baik pemerintah, swasta, BUMN maupun oleh perorangan,” katanya.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah tetap mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan mudik lebaran tahun ini guna mencegah penyebaran virus corona.
“Kemudian yang berikutnya yang paling penting apakah dalam penyelenggaraan mudik sekarang ini pemerintah akan melakukan imbauan atau pelarangan. Kita ada tahapan, sampai saat ini kita melakukan pelarangan dulu pada masyarakat,” ujarnya.
Pelarangan secara resmi akan dibahas di rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo.
Namun, Budi mengatakan Kemenhub berharap sampai pada tahap pelarangan karena saat ini saja sudah banyak masyarakat yang mudik.
Baca Juga: Anggaran Mudik Gratis Disarankan untuk Bantuan Sembako Lebaran
“Kemudian yang diharapkan sampai pelarangan. Sehingga kita akan fix sekali,” katanya.