Infografis
Suara.com - Anggota Ombudsman RI Alvin Lie menyoroti praktik tes virus corona COVID-19 yang dilakukan Jerry Hermawan Lo salah satu pengusaha di kediamannya di kawasan Gading Serpong. Video pemeriksaan di rumah itu viral di media sosial.
Menurut Alvin Lie praktik pribadi semacam ini seharusnya tidak boleh dilakukan, selain berpotensi luput dari pengawasan pemerintah, praktik ini juga rawan diskriminasi karena hanya orang tertentu saja yang bisa melakukan tes di tempat tersebut.
"Kami Ombudsman minta agar praktik seperti ini dihentikan sekarang juga, tidak boleh ada diskriminasi seperti ini, saya bicara atas nama lembaga Ombudsman RI yang mengawasi pelayanan publik, tidak boleh ada pelayanan publik terutama tes COVID-19 ini yang diskriminatif," kata Alvin Lie melalui pesan suara kepada wartawan, Rabu (25/3/2020).
Baca Juga: Tes Covid-19 dengan Sistem Drive-thru di Amerika
Alvin juga menyoroti kehadiran pejabat Ketua Umum PSSI Komjen Pol (Purn) Mochammad Iriawan atau akrab disapa Iwan Bule ke rumah Jerry dan menyambut inisiatif pengusaha kaya tersebut.
"Nah ini sangat luar biasa kalau ada orang yang hanya karena berduit bisa mendatangkan mobil bisa melayani di rumahnya bahkan dikawal oleh jenderal polisi, ini sungguh tidak adil bagi rakyat indonesia," ucap Alvin.
Menurutnya, masih banyak orang yang lebih prioritas untuk diperiksa dan mengantre di rumah sakit hanya untuk mendapatkan pelayanan tes virus corona.
"Sehingga layanan itu diberikan kepada yang prioritas saja karena tenaganya terbatas persediaan peralatan juga terbatas," tegasnya.
Sebelumnya, video 'klinik rumahan' Jerry viral di media sosial, bus besar putih bertuliskan "pelayanan kesehatan" yang berfungsi sebagai ruang radiologi untuk rontgen terparkir di halaman rumah, pemeriksaan pasien dilakukan di dalam ruang karaoke milik Jerry.
Baca Juga: Populer! Wika Salim Dituduh Tak Pakai Bra, Model Ganteng Tolak Tes Covid-19
Dalam klarifikasinya, Jerry menjelaskan bahwa tes kesehatan tersebut menggunakan klinik mobile medis dari rumah sakit swasta, RS Royal Progres, Jakarta Utara, bukan bantuan dari pemerintah.
