Infografis
Suara.com - Program pengelolaan pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani makin digencarkan di luar Pulau Jawa, salah satunya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah membagikan sebanyak 3.000 Kartu Tani untuk para petani di tiga kecamatan.
"Sebanyak 3.000 Kartu Tani kami bagikan kepada petani di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Koba, Lubuk Besar dan Kecamatan Namang," kata Bupati Bangka Tengah, Ibnu Saleh di Koba, Kamis (12/3).
Ia menjelaskan, tidak semua petani yang diusulkan bisa mendapat Kartu Tani. Untuk mendapatkannya, petani harus memenuhi beberapa syarat, agar penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran.
“Pengajuan harus melalui sejumlah persyaratan, salah satunya, petani tidak memiliki luas lahan lebih dari dua hektare dan NIK-nya jelas. Persyaratan utama mendapat Kartu Tani, petani harus tergabung dalam kelompok tani,” ujar Ibnu.
Baca Juga: Kementan : Pemerintah Siapkan Pompanisasi untuk Lahan Terdampak Banjir
Ia menyebut, pengajuan juga harus didasarkan pada jumlah Rancangan Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang dimasukkan ke sistem yang dimiliki Kementerian Pertanian (Kementan).
"Sistem tersebut akan diakses lembaga perbankan sebagai pihak yang bekerja sama dengan pemerintah dalam program Kartu Tani," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy menjelaskan, petani harus mendapatkan penjelasan sedetail mungkin terkait Kartu Tani. Semua kebutuhan pupuk akan terekam dalam Kartu Tani.
"Jangan sampai petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsdi tidak mendapatkan Kartu Tani, karena belum paham kegunaannya atau tidak tahu cara mendapatkannya. Saya berharap, semua dinas pertanian memanfaatkan semua perangkatnya untuk mensosialisasikan kartu tani," ujar Sarwo.
Ia mengungkapkan, pada dasarnya Kartu Tani merupakan kartu debit seperti ATM dan bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan dan memenuhi keperluan pertanian.
Baca Juga: Kementan Memberikan Kredit Usaha Rakyat di Papua Senilai Rp 1 Triliun
"Kartu Tani diharapkan membawa dampak yang positif bagi semua kalangan. Tidak hanya bagi pemerintah dan pihak terkait saja, melainkan yang paling penting adalah manfaat bagi para petani," ujar Sarwo.
