Infografis
Suara.com - Pelayaran swasta nasional telah terlibat aktif menjadi operator tol laut. Indonesian National Shipwoners’ Association (INSA) bersama Kementerian Perhubungan juga secara intens menjalin komunikasi dan diskusi mengevaluasi efektifitas tol laut.
Ketua Umum DPP INSA, Carmelita Hartoto mengatakan, program tol laut selama ini telah memberikan dampak positif bagi efisiensi logistik, khususnya di wilayah timur.
Namun demikian, diakuinya, dampak tersebut belum signifikan untuk menekan biaya logistik. Untuk itu, evaluasi tol laut harus dilakukan secara menyeluruh.
Untuk mengoptimalisasi tol laut agar harga bahan pokok di Indonesia Timur dan Barat menjadi relatif sama, memerlukan dukungan seluruh pihak mulai dari kementerian terkait, dan tidak terkecuali dari BUMN.
Baca Juga: Trans Jawa Banjir, Kubu Prabowo: Tol Laut Jokowi Akhirnya Terwujud
Menurutnya, konsep tol laut dapat mulai memanfaatkan pelayaran nasional yang sebelumnya sudah mempunyai rute tetap ke pelabuhan-pelabuhan pengumpul.
Selain itu, masing-masing daerah memiliki dan membutuhkan komoditas yang berbeda. Carmelita mencontohkan misalnya seperti di Wamena, yang membutuhkan komoditas semen.
Maka BUMN yang bergerak di bidang semen agar memberikan subsidi silang dari keuntungan penjualan di Indonesia barat, dengan menjual semen di wilayah timur dengan harga produksi.
"Kami pernah menyampaikan langsung kepada Bapak Presiden di Istana beberapa waktu lalu, untuk optimalisasi tol laut ini memerlukan dukungan seluruh pihak, termasuk juga dari BUMN," ujar Carmelita di Jakarta, Senin (9/3/2020).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyinggung tentang Program Tol Laut yang perlu dibenahi lebih kongkrit agar disparitas harga antar wilayah dapat terkikis. Hal ini disampaikan Presiden saat rapat terbatas (ratas) yang dihadiri para jajaran menteri.
Baca Juga: Program Tol Laut Jokowi Sempat Jadi Bahan Olok-olok, Nyatanya...
Untuk menjamin harga barang tol laut semakin kompetitif, Carmelita menilai, keberadaan Rumah Kita juga sebaiknya dikelola langsung oleh BUMN dan Kementerian Perhubungan.
