Infografis
Menurut Kang Emil, perspektif kepadatan penduduk saat ini tidak menjadi faktor dalam kebijakan fiskal yang diambil pemerintah pusat. Dengan begitu, dana transfer daerah diterima daerah tidak sebanding dengan jumlah penduduk, karena didasarkan pada jumlah daerah kabupaten atau kota.
“Ini perspektif bahwa kepadatan penduduk jarang diperhatikan dalam faktor perimbangan keuangan,” kata Kang Emil.
Dia menjelaskan, Jawa Timur berpenduduk lebih sedikit 10 juta orang dari Jabar, tapi dana transfer ke kabupaten per kota Rp 10 triliun lebih banyak dari Jabar.
“Dikali lima tahun ada Rp 50 triliun besarnya, dana masuk yang ke Jawa Timur dibanding kami, yang daerahnya hanya 27 kabupaten dan kota, tapi penduduknya lebih banyak,” papar Kang Emil.
Baca Juga: Ridwan Kamil Paparkan Sejumlah Inovasi Pemdaprov Jabar di Korea Selatan
Untuk itu, menurut Kang Emil pemekaran daerah memang diperlukan. Namun, apabila pemekaran daerah masih belum bisa dilaksanakan karena moratorium, dia mengusulkan ada keadilan fiskal untuk daerah-daerah yang memiliki kepadatan penduduknya tinggi seperti Jabar.
“Jadi, pemekaran daerah itu diperlukan. Saya perjuangkan, saya komunikasikan. Maka satu-satunya solusi (kalau pemekaran daerah tidak bisa) adalah keadilan fiskal,” ujarnya.
Gubernur juga memaparkan konsep pembangunan kawasan Segitiga Rebana di rakor yang dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Kang Emil mengatakan Jabar adalah salah satu daerah penyumbang agrerat pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian sebagian besar atau 60 persen industri manufaktur nasional juga ada di Jabar.
Kang Emil meminta Bappenas agar membantu Jabar dalam mengembangkan kawasan Segitiga Rebana untuk kelayakan studinya. Karena apabila terwujud, Segitiga Rebana diyakini akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan Jabar itu sendiri.
“Ada sebuah wilayah di pantai utara yang akan jadi mesin pertumbuhan nasional. Kalau ini hadir pertumbuhan nasional akan melompat. Di Jawa Barat juga sama kalau kawasan ini hadir akan ada sekitar lima juta lapangan pekerjaan,” jelas Kang Emil.
Baca Juga: Pemdaprov Jabar Lantik 18 Pejabat Fungsional
“Kalau boleh, Bappenas membantu kami mempelajari ini secara serius, karena tidak ada di republik ini, ada pelabuhan yang dekat dengan bandara,” tuturnya.
