Infografis
Suara.com - Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi memperkirakan potensi kerugian akibat adanya larangan penerbangan menuju Arab Saudi.
Ia memperkirakan, jika larangan ini berlangsung dalam 2 minggu, maka biro travel umrah bisa rugi hingga Rp 2 triliun.
"Jadi rata-rata jamaah yang jalan itu 50 ribu per 2 minggu dikali biaya umrah rata-rata pemerintah Rp 20 juta, jadi kerugiannya bisa Rp 2 triliun," jelas Syam saat dihubungi, Kamis (27/8/2020).
Maka dari itu, Syam meminta jamaah yang telah terlanjur membeli paket umrah untuk memahan diri tak mengembalikan pesanan tersebut.
Baca Juga: 200 Jemaahnya Tak Bisa Umrah, Sahrul Gunawan Panik
Karena, biro travel umrah sedang bernegosiasi untuk menjadwalkan ulang tiket pesawat dan hotel dengan pihak vendor.
"Kita juga bernegosiasi dengan pihak vendor yang terkait dengan paket tiket dan hotel agar bisa menerima karena bukan maunya kita, ini force majeur, jadi semuanya nanggung, engga ada pembatalan, hangus pun engga ada," kata dia.
Untuk diketahui, wabah virus corona benar-benar berdampak luas. Terkini, Kementerian Luar Negeri (Kemnlu) Arab Saudi mengambil langkah menghentikan sementara penerimaan jemaah umrah dari seluruh negara, termasuk Indonesia.
Kebijakan itu disebut sebagai bagian dari upaya antisipasi maraknya penyebaran virus corona atau yang diberi nama resmi Covid-19.
Dilansir dari laman kantor berita SPA, Kamis (27/2/2020), Kemenlu Arab Saudi menyatakan bahwa otoritas kesehatan Saudi mengikuti perkembangan terkait penyebaran virus corona yang kini juga telah menjangkiti negara tetangga di Timur Tengah, seperti Kuwait, Bahrain, dan Oman.
Baca Juga: Ribuan Jemaah Asal Jateng Gagal Umrah Terimbas Kebijakan Arab Saudi
Untuk itu, Kerajaan merasa perlu mengambil tindakan pencegahan yang dampaknya mempengaruhi perjalanan menuju dan keluar negara Teluk tersebut.
Kerajaan berupaya memerangi penyebaran virus dengan menerapkan standar internasional serta mendukung komunitas internasional dalam mencegah penyebaran virus, terutama Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
