Infografis
"Verifikasi data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sekarang diarahkan ke e-RDKK, kemudian Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) melakukan pendataan dan verifikasi data ke lapangan (NIK, luas lahan, komoditas dan jenis pupuk) yang kemudian PPL mengunggah data petani ke dalam Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok" papar Sarwo Edhy.
Selanjutnya, dilakukan upload data RDKK atau upload alokasi pupuk bersubsidi. Petani pun harus hadir ke bank yang ditunjuk, BRI, Mandiri Unit Desa, atau tempat yang telah ditentukan agar kartu tani terbit.
"Dalam proses ini petani menunjukkan KTP asli dan menyebutkan nama Ibu Kandung. Kemudian petugas melakukan pengecekan ke server bank dilanjutkan proses pembuatan buku tabungan," jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Tabanan telah menerbitkan 21 ribu Kartu Tani yang diprogramkan Pemerintah Pusat. Dinas Pertanian Tabanan sendiri mengusulkan sekitar 31 ribu lebih petani di daerah lumbung pangan ini untuk bisa mengantongi kartu tani.
Baca Juga: Kementan Pastikan Stok Pupuk 2020 bagi Petani Cukup
“Pengajuan tersebut mengacu pada sejumlah persyaratan. Salah satunya, petani tidak memiliki luas lahan lebih dari 2 hektar dan NIK-nya jelas,” ujar Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Tabanan, I Gusti Putu Wiadnyana.
Wiadnyana menjelaskan, pengajuan tersebut juga didasari pada jumlah rancangan difinitif kebutuhan kelompok (RDKK) yang dimasukkan ke sistem dari Kementan. Nantinya, sistem tersebut juga akan diakses oleh bank BNI sebagai pihak yang bekerja sama dengan pemerintah dalam kartu tani ini untuk kemudian diverifikasi.
"Saat ini, sudah terbit atau sudah diverifikasi 21 ribu lebih kartu tani, sedangkan sisanya masih menunggu proses verifikasi dari pihak perbankan," ungkap Wiadnyana.
Ia mengatakan, dari total 31 ribu lebih petani yang diusulkan tersebut sebagian besar merupakan petani lahan sawah dan sebagian kecil merupakan petani kebun.
“Petani kebun ini rata-rata ada di daerah Selemadeg Barat dan Pupuan. Sementara daerah lain atau sisanya merupakan petani sawah,” ujarnya.
Baca Juga: Kumpulkan Media Massa, Kementan Sampaikan Pusat Data Agriculture War Room
Setelah mengantungi Kartu Tani ini, maka sistem pengajuan pupuk yang digunakan secara manual melalui RDKK, adanya kartu tani ini menjadi terkontrol. Dari awal tahun, kebutuhan pupuk bersubsidi di petani ini sudah terhubung langsung ke Kartu Tani, yang telah diberikan kuota atas kebutuhan selama setahun.
