Infografis
Suara.com - Pemerintah membuat sistem Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP). Sistem elektronik ini akan mencatat secara otomatis transfer pemerintah pusat ke daerah, pemasukan pajak dan retribusi daerah, serta belanja daerah.
Meski begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan implementasi ETP banyak sekali hambatannya, karena sistem keuangan di daerah yang berbeda-beda, sehingga perlu penyelerasan terlebih dahulu.
"Banyak tantangan dalam mewujudkan ETP. Pertama, sistem keuangan di daerah masih beda-beda. Jadi kita perlu membuatnya jadi satu uniform. Ketersediaan peraturan daerahnya yang menyangkut ETP ini masih beragam. Jadi kita bisa memberikan satu platform," kata Sri Mulyani usai penandatanganan Penerapan Sistem Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP) di Kantor Kemenko Ekonomi, Jakarta, Kamis (13/2/2020).
Selain itu hambatan lainnya kata Sri Mulyani adalah soal infrastruktur penunjang sistem ini, seperti jaringan internet untuk bisa melakukan transaksi digital.
Baca Juga: Nasabah Jiwasraya Sakit Hati oleh Ucapan Sri Mulyani
"Kita juga perlu mengatasi keterbatasan sistem dan jaringan infrastruktur. Makanya kemenkominfo yang lagi membangun Palapa Ring, kami tahu ini kebutuhan investasinya banyak sekali dan ini salah satu prioritas dari pemerintah agar jaringan masuk ke seluruh desa dan puskesmas. Makanya kebijakan dorong infrastruktur masih akan sangat penting," paparnya.
Keterbatasan lainnya adalah produk layanan perbankan dan akses di sektor keuangan itu masih belum semuanya masuk ke level daerah, desa, sekolah maupun puskesmas.
"ETP ini bukan tujuan tapi sarana akhlak untuk tercapai, pada akhirnya tujuan akan tercapai dengan adanya lima hal," kata dia.
Lima hal tersebut kata Sri Mulyani adalah sebagai berikut.
- Adanya deliverable assurance, yaitu dengan ETP kita dapat menjamin dana anggaran Pemda benar-benar hanya send tapi delivered dan bermanfaat bagi ekonomi dan masyarakat itu tujuan akhirnya.
- Dengan ETP kita dapat utilitation data, tidak perlu dicatat, tapi itu akan otomatis generated melalui transaksi itu. Sehingga persoalannya tidak dengan data yang di collect tapi siapa yang akan gunakan dan analisa data itu.
- Dengan ETP ini kita berharap continuos improvement itu terjadi secara sistem dengan adanya timeline data kita bisa terus lakukan perbaikan. Namun perbaikan jaringan infrastruktur, sistem maupun aplikasi, dan paling penting brainware di pemda.
- Dengan ETP ini akan bisa mendukung kebijakan fiskal nasional. Suppor fiskal policy kita. Kita berharap ETP dengan melakukan otomatisasi pembayaran maka kita bisa melakukan otomatisasi pemotongan pajaknya.
- Terakhir paling penting ETP untuk mendorong perbaikan pelayanan publik dan reformasi birokrasi yang makin baik. Ini tujuan dari seluruhnya.
Baca Juga: Politikus PDIP: Presiden Jokowi Harus Copot Menteri Keuangan Sri Mulyani
