Infografis
"Dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan, sebagaimana ditargetkan dalam RPJMN 2020-2024, yaitu turun menjadi 6-7 persen di akhir tahun 2024, maka diperlukan kolaborasi dengan lebih baik antar kementerian dan lembaga dalam merencanakan dan mengimplementasikan program penghidupan yang berkelanjutan bagi penerima manfaat PKH di Indonesia," kata Hartono.
Sementara itu, kuasa usaha Australia untuk Indonesia, Allaster Cox, dalam sambutannya menyampaikan, pemerintah Australia berharap melanjutkan kemitraan secara berkelanjutan dengan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif.
“Fokus pemerintah Indonesia dan Kementerian Sosial untuk meningkatkan penghidupan rumah tangga miskin melalui inklusi ekonomi yang lebih besar sejalan dengan prioritas kemitraan pembangunan Australia dengan Indonesia,” ujarnya.
Acara ini dilanjutkan dengan presentasi hasil studi kepada para pakar dan pemangku kebijakan terkait pelaksanaan PKH, yang menghadirkan narasumber Direktur SMERU, Widjajanti Isdijoso dan spesialis Perlindungan Sosial dan Tenaga Kerja Mahkota, Karishma A. Huda, serta beberapa panelis.
Baca Juga: Mensos Harap Balai Penelitian Kemensos Mampu Jawab Permasalahan Masyarakat
Mereka terdiri dari Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kementerian Koordinator Pengembangan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Tubagus A. Choesni, Direktur Jenderal Kemensos, Harry Hikmat, dan Direktur Usaha Desa Sejahtera, Muhammad Najib.
Hadir dalam acara Pejabat Eselon I dan II Kemensos, Kementerian Koordinasi Bidang Ekonomi, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM; BPS; Kantor Staf Presiden (KSP); Perwakilan Pemerintah Australia dan Program DFAT; Bank Dunia-Indonesia; ADB Indonesia; Bank Pembangunan Islam-Indonesia; Sekrretariat TNP2K; Lembaga Penelitian dan Praktisi; serta Mahkota. (*)
