Infografis
Suara.com - Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara menekankan kembali untuk menurunkan tingkat kemiskinan antara 7 persen (moderat) hingga 6,5 persen (optimistis) akhir tahun 2024. Juliari menyatakan, Kementerian Sosial (Kemensos) siap mencapai target penurunan angka kemiskinan.
Penurunan ini merupakan kesepakatan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), di mana Wakil Presiden (Wapres), Maruf Amin menekankan kembali target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMN) 2020–2024 tentang penurunan kemiskinan.
"Selain melalui bantuan sosial yang sudah berjalan, Kemensos juga meningkatkan kualitas bantuan. Kami mendorong graduasi para penerima manfaat, agar mereka mandiri. Tidak kalah penting, Kemensos juga meningkatkan kualitas data penerima bansos, dengan meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait,” katanya, di Jakarta, Selasa (11/2/2020).
Dalam rilis TNP2K, Wapres minta menteri terkait, termasuk Mensos untuk berkoordinasi dan memastikan perbaikan sistem perlindungan sosial, agar dapat mengatasi permasalahan kesejahteraan pada setiap tahapan kehidupan.
Baca Juga: Kemensos Dukung Pengembangan SDM Kesejahteraan Sosial di Kalimantan Utara
Wapres juga minta program-program perlindungan sosial menjangkau setiap kelompok miskin dan rentan, dan program diimplementasikan secara efektif.
Arahan Maruf ini sejalan dengan paradigma pembangunan inklusif dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang dikembangkan Kemensos. Paradigma inklusif diakomodasi Kemensos dalam tagline baru #KemensosHADIR. I adalah ‘inklusif’, yang berarti dalam bekerja selalu melibatkan semua stakeholders .
“Kami terus memperkuat program bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), yang tahun ini menjangkau 10 juta keluarga. Kemensos juga mulai mentransformasikan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi Program Sembako, dimana indeks dan komponen Program Sembako ditambah,” kata Juliari.
Akhir Januari, Mensos meresmikan transformasi bansos dari BPNT kepada Program Sembako, dimana indeks dari Rp 110.000 per KPM per bulan menjadi Rp 150.000 per KPM per bulan. Selain itu, komponen bahan pangan juga diperbanyak, dari beras dan telur pada skema BPNT, kini ditambah pilihannya dengan ayam, daging dan kacang-kacangan.
“Adanya tambahan Rp 40.000 per bulan itu, kami rekomendasikan untuk membeli daging, ikan, ayam, dan kacang-kacangan,” kata Mensos.
Baca Juga: Kemensos Beri Fasilitas pada Alumni Binaan Wyata Guna Selama Kuliah
Penambahan komoditas selain beras dan atau atau telur bertujuan untuk memperhatikan gizi bagi masyarakat.
Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM), Andi ZA Dulung menyampaikan, kenaikan indeks bantuan dan penambahan jenis bahan pangan diharapkan dapat menekan pengeluaran KPM, sehingga bisa lebih mandiri.
“Kenaikan (indeks bantuan) ini, selain bertujuan untuk menekan pengeluaran mereka (KPM), tujuan lainnya adalah untuk membentuk mereka menjadi lebih mandiri," katanya.
Program BPNT yang akan bertransformasi menjadi Program Sembako, memberikan kontribusi pada penurunan persentase penduduk miskin dan ketimpangan pengeluaran penduduk di Indonesia.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada September 2019 sebesar 9,22 persen. Angka tersebut menurun 0,19 persen jika dibandingkan pada Maret 2019 yang sebesar 9,41 persen. (*)
