Infografis
Suara.com - Sejumlah Menteri Ekonomi Joko Widodo (Jokowi) melakukan Rapat koordinasi di Kantor Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, agenda rakor kali ini untuk membahas progres pemindahan Ibu Kota negara.
Pantauan Suara.com di lokasi sejumlah menteri terlihat hadir, yang pertama hadir adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Dari agenda yang didapat rapat dimulai pukul 14:00 Wib, para menteri pun lantas masuk menuju ruang rapat bersama dengan Sri Mulyani yang sudah menunggu.
"Rapat IKN (Ibu Kota Negara) dan macam-macam," kata Wishnutama di Kementerian Keuangan, Jumat (7/2/2020).
Baca Juga: Dituding Sebar Hoaks Banjir di Ibu Kota Baru, Warganet Ini Malah Ngamuk
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan gambaran baru mengenai pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Dia menyinggung beban yang ada di Pulau Jawa, khususnya DKI Jakarta sudah sangat besar. Jokowi menyebut, populasi di Pulau Jawa mencapai 149 juta jiwa.
"Kami harapkan perpindahan ini perlu saya sampaikan bukan karena apa-apa karena memang beban yang ada di Pulau Jawa ini terlalu sangat berat," kata Jokowi di Balroom Hotel Aston Kartika, Tomang, Jakarta Barat, Kamis (6/2/2020) malam.
"Coba dibayangkan kita memiliki 17 ribu penduduk di Indonesia tetapi di Jawa saja, itu 54 persen penduduknya. 54 persen penduduk Indonesia ada di Jawa 149 juta jiwa," kata dia.
Jokowi juga menyebut, 58 persen pergerakan ekonomi berada di DKI Jakarta. Hal itu menyebabkan pemerataan ekonomi di Indonesia menjadi sulit jika Jakarta tetap dijadikan sebagai pusat pemerintahan.
Baca Juga: Gandeng 3 Tokoh Dunia Bangun Ibu Kota, Jokowi Klaim Ketiganya Tak Dibayar
“Kemudian pergerakan ekonomi itu 58 persen itu ada di pulau Jawa, khususnya di Jakarta sehingga pemerataan nya akan sangat sulit kalau itu kita teruskan,” jelas Jokowi.
