Infografis
Suara.com - Untuk menggaet wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, Candi Prambanan yang berada di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diusulkan punya kereta gantung atau cable car untuk menunjang aktivitas wisata.
Usulan Candi Prambanan untuk memiliki kereta gantung menyeruak dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR RI dengan sejumlah BUMN sektor pariwisata pada Selasa (4/2/2020).
Direktur Utama PT TWBC Borobudur Prambanan dan Ratu Boko (PT TWCB PRB) Edy Setijono mengatakan pengembangan kompleks candi menjadi sangat penting mengingat jarak satu candi dengan candi sangat terlalu jauh.
"Semua terkoneksi dalam satu area penataan. Koordinasi yang luar biasa menyangkut lahan lahan ini. Harus ada insentif dari pemerintah karena kalau pure bisnis itu kalkulasinya tidak memadai," kata Edy di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (4/2/2020).
Baca Juga: Wisatawan Keluhkan Saluran Air di Dalam Area Candi Prambanan Penuh Sampah
Kenapa butuh cabel car? Edy beralasan, karena di Candi Prambanan pada waktu puncak kunjungan angkanya bisa mencapai 37 ribu orang per hari, tetapi di sisi candi yang lain angka kunjungannya baru tujuh ribuan orang karena alasan moda transportasi yang sulit.
"Parkirnya susah. Jadi kami harapkan parkir itu bisa ada pool di kawasan Prambanan. Kemudian orang mobilisasi dengan moda transport lain salah satunya adalah dengan cable car," kata Edy menerangkan.
Edy pun bilang dengan adanya cable car ini permasalahan yang dihadapi Prambanan selama ini soal konektivitas bisa dituntaskan dan diselesaikan.
"Jadi kan kita ngeliat ada permasalahan. Kita akan kehilangan potensi. Prambanan ini sudah ikon. Nah kita komunikasi keluar kan yang kita jual Prambanan. Nah Prambanan itu sudah jadi trigger untuk tumbuhnya kawasan," katanya.
Terkait dengan studi teknis sudah dilakukan oleh perusahaan, tapi untuk studi kelayakan ekonomi atau feasibility-nya belum dilakukan karena butuh banyak pihak.
Baca Juga: Keren, Daihatsu Gelar Acara Gathering di Candi Prambanan
"Baru studi teknis. masalah teknisnya seperti elevasi sdh kita lakukan. Tapi feasibility ekonominya belum kita lakukan. Karena memang ini gabisa kami lakukan sendiri. Ini harusnya yang melakukan penugasan pemerintah lah siapapun. Karena itu tidak ada di dalam wilayah kerja kami juga," katanya.
