Infografis
Suara.com - Komisi VI DPR RI hari ini Selasa (4/2/2020) melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah BUMN di sektor pariwisata seperti PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan Ratu Boko (Persero) Borobudur, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan PT Hotel Indonesia Natour (Persero).
Dalam RDP tersebut Direktur Utama ITDC Abdulbar M Mansoer meminta adanya suntikan modal berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi perusahaannya untuk mengembangkan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas.
"Salah satunya dengan penambahan PMN yang disampikan kepada BUMN," kata Mansoer dalam rapat tersebut.
Mansoer menuturkan, memang dibutuhkan anggaran yang cukup besar untuk mengembangkan KSPN Super Prioritas seperti Kawasan Mandalika, Labuan Bajo dan Kawasan Nusa Dua.
Baca Juga: Kunjungan Turis Tak Capai Target, DPR Panggil BUMN Sektor Pariwisata
Untuk Kawasan Mandalika sendiri, Mansoer menyebut, membutuhkan anggaran sekitar Rp 5 triliun untuk mengembangkan kawasan tersebut, sementara untuk pengembangan kawasan Labuan Bajo membutuhkan anggaran sebesar Rp 3 triliun.
"Dukungan yang diperlukan support percepatan pembangunan destinasi prioritas, yaitu dalam hal membangun infrastrukturnya. Karena yang paling berat dari membangun Mandalika, Labuan Bajo, Nusa Dua, itu di awal di infrastrukturnya Mandalika bisa Rp 5 triliun lebih, Labuan Bajo Rp 3 triliun lebih," papar Mansoer.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap, dukungan infrastruktur untuk lima KSPN Super Prioritas dapat selesai pada 2020.
Lima KSPN Super Prioritas dengan julukan Bali Baru tersebut antara lain Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Pengembangan kelima destinasi tersebut ditargetkan selesai akhir 2020 ini.
Baca Juga: Mulai Ketar-ketir Virus Corona, Sektor Pariwisata RI Bakal Terancam?
