Infografis
Suara.com - Pemerintah mendorong kalangan pengusaha untuk mengintegrasikan data transaksi perpajakan dalam bentuk digital dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tujuan dari kebijakan ini tentu untuk memperluas basis para Wajib Pajak (WP).
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pun menjamin tak ada yang perlu dirisaukan dari kebijakan ini karena pemerintah menjamin privasi data perpajakan tersebut.
"Tidak ada masalah kalau data transaksi itu diketahui oleh DJP," kata Suahasil di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Jumat (31/1/2020).
Suahasil pun mengakui bahwa memang masih banyak dari kalangan pengusaha yang meragukan pengintegrasian data perpajakan tersebut, banyak pengusaha yang menilai ketika sudah menjalin kerjasama dengan DJP data-data mereka tidak aman.
Baca Juga: Rapat Perdana, Bos Anyar PLN Langsung Kena Semprot Komisi VII
"Ini suatu jaminan kalau ada yang macam-macam sama data itu, kami di Kemenkeu, Pak Dirjen di dalam DJP kita pites sama-sama, kita teken sama sama," kata Suahasil.
Tak hanya itu kata dia, sistem teknologi yang diterapkan DJP juga sudah sangat baik dalam menjaga sistem kerahasiaan data, sehingga sudah sangat diakui dunia internasional.
"Kalau dianggap tata kelola data tidak benar kita tidak boleh ikut data internasional. Pengamanan data yang untuk di Indonesia sudah diakui dunia internasional," katanya.
Informasi saja Direktorat Jenderal Pajak dan PT PLN (Persero) telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Integrasi Data Perpajakan bersama dengan PT PLN (Persero).
Penandatangan sendiri dilakukan di Kantor Pusat PLN, Jakarta Jumat (31/1/2020), hadir dalam Mou tersebut Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini.
Baca Juga: Erick Thohir Bantah Beri Harapan Palsu ke Rudiantara soal PLN
Dirut PLN Zulkifli mengatakan, langkah kerjasama ini merupakan bentuk komitmen PLN dalam mewujudkan good corporate governance sebagai perusahaan BUMN, terutama soal transparansi sistem perpajakan di PLN.
