Infografis
Suara.com - Kementerian Pertanian (Kementan) mengeluarkan kebijakan dalam pembangunan pertanian 2020 untuk mewujudkan pertanian yang maju, mandiri dan modern. Untuk mencapai sasaran tersebut, ada 4 aspek yang perlu dijadikan fokus perhatian.
Pertama, peningkatan produksi dan produktivitas melalui gerakan nasional peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pertanian. Kedua, menurunkan biaya pertanian menuju pertanian berbiaya rendah melalui peningkatan efisiensi dan pengembangan kawasan berbasis korporasi.
"Ketiga, pengembangan dan penerapan mekanisasi serta akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi, dan keempat, ekspansi pertanian melalui perluasan pemanfaatan lahan termasuk lahan rawa dan sub optimal lainnya serta penyediaan air (irigasi, embung, dan bangunan air lainnya)," ungkap Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL), dalam Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2020, di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (27/1/2020).
Syahrul menjelaskan, awal 2020 ini, dibutuhkan lompatan yang cepat untuk melaksanakan kegiatan, sehingga berdampak signifikan pada peningkatan produktivitas.
Baca Juga: Bupati Bekasi Dukung Kementan Pidanakan Pelaku Alih Fungsi Lahan Pertanian
"Saya telah menetapkan target peningkatan produksi komoditas utama sebanyak 7 persen per tahun, gerakan tiga kali ekspor (GraTIEks) hingga tahun 2024, dan serapan KUR sektor pertanian sebesar Rp 50 triliun per tahun," sebutnya.
Selain itu, Kementan juga menargetkan tumbuhnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 7.879 unit pada 2024, kemudian mengupayakan tumbuhnya petani milenial berjiwa entrepreneur pada 500.000 pemuda per tahun.
"Saya juga menargetkan kontribusi sektor pertanian dalam penurunan daerah rentan rawan pangan menjadi 10 persen pada tahun 2024," tambahnya.
Target lainnya, yakni penurunan stunting menjadi 14 persen pada 2024, antara lain melalui family farming, Pertanian Masuk Sekolah (PMS) dan kegiatan dengan perguruan tinggi.
"Untuk menjamin sinergi dan kesatuan gerak pembangunan pertanian di setiap lini agar fokus dalam mencapai sasaran, maka saya membentuk Komando Strategi Pembangunan Pertanian (Kostratani)," terang Syahrul.
Baca Juga: Kementan Minta Dinas Pertanian Daerah Tolak Alih Fungsi Lahan
Menurutnya, Kostratani menjadi simpul koordinasi di tingkat kecamatan, yang bergerak dalam satu sistem yang terintegrasi berbasis digital, sehingga akan terjadi sinergi yang harmonis di lapangan dan dapat termonitor dan dikendalikan dari Pusat melalui Agriculture War Room (AWR).
Rakernas ini diharapkan sebagai ajang konsolidasi merumuskan langkah strategi pembangunan pertanian, mulai dari penetapan subjek, objek, metodologi, serta target yang akan dicapai dan pendistribusian target hingga tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.
"Saya minta dilakukan dalam bentuk workshop oleh masing-masing eselon I dengan mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pertanian," harapnya.
Ia minta semua pihak turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran umum kebijakan pertanian untuk mewujudkan pertanian yang maju mandiri modern.
"Ayo maju. Kalau diam di tempat kita akan tertinggal. Maju adalah bagian dari langkah kita hari ini. Mandiri artinya ada kekuatan untuk melakukan, dan modern adalah bagian dari hidup besok. Pengelolaan pertanian harus modern, dikelola dengan system dan manajemen terukur. Pertanian tidak boleh salah, tidak boleh abai karena mempertahankan jutaan perut orang Indonesia," paparnya.
Untuk mencapai aspek dan tujuan pertanian maju mandiri modern, Mentan minta semua turut membantu mencapai target yang ditentukan.
"Tidak ada lagi alih fungsi lahan. Pada 2009 sudah ada Undang-Undangnya. Ini agar menjadi perhatian jangan sampai ada alih fungsi lahan. Kekuatan pertanian nanti adalah KUR, gunakan teknologi, dan penyuluh sebagai garda terdepan," tambahnya.
Di kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy mengatakan, dari semua target itu, sebagian menjadi tupoksi Ditjen PSP. Seperti penyediaan alat mesin pertanian (alsintan) dan infrastruktur pertanian.
"Untuk alsintan, tahun 2020 sudah dianggarkan sebesar Rp 1,1 triliun. Anggaran ini untuk pengadaan alsintan seperti traktor roda 2 8.500 unit, pompa air 10.000 unit, rice transplanter 1100 unit, cultivator 2.630 unit, dan traktor roda 4 tanaman pangan 1.210 unit," sebut Sarwo.
Sementara untuk rehabilitasi jaringan irigasi tersier (RJIT), pada 2020 dicanangkan pada 135.600 hektare yang tersebar di 32 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten dan kota. Program RJIT diutamakan pada lokasi yang telah dilakukan SID pada tahun sebelumnya, termasuk di daerah irigasi yang saluran primer dan sekundernya dalam kondisi baik.
Pembangunan embung pertanian, dicanangkan 400 Unit di 30 provinsi dan lebih dari 226 kabupaten/kota. Kegiatan dapat berupa embung, dam parit, dan longstorage, serta irigasi perpompaan dan irigasi perpipaan.
"Irigasi perpompaan alokasi sebanyak 1.000 unit di 32 provinsi dan 285
kabupaten kota, dan irigasi perpipaan alokasi sebanyak 138 unit di 25 provinsi dan 59 kabupaten kota. Adapun luas layanan minimal 20 hektare (tanaman pangan), dan 10 hektare (hortikultura, perkebunan, dan peternakan)," tambahnya.
Kementan juga akan gencar mensosialisasikan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui penyuluh pertanian atau Kostratani di kecamatan-kecamatan. Subsidi bunga KUR pada 2020 sebesar Rp 190 triliun, dengan bunga sebesar 6 persen.
"Program KUR Pertanian ditargetkan sebesar Rp 50 triliun, yang meliputi tanaman pangan Rp 14,23 triliun, hortikultura Rp 6,39 triliun, perkebunan Rp 20,37 triliun, dan peternakan Rp 9,01 triliun," tambah Sarwo
