Infografis
Suara.com - Kelangkaan pupuk bersubsidi di sejumlah daerah kini mulai dirasakan oleh para petani di tanah air, akibat langkanya pupuk bersubsidi ini para petani mengaku terpaksa membeli pupuk non subsidi yang jauh lebih mahal.
Menanggapi kelangkaan pupuk bersubsidi ini Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Sarwo Edhy mengatakan, persoalan penyediaan pupuk bersubsidi lantaran adanya rantai distribusi yang panjang.
Sarwo mengakui bahwa pendistribusian pupuk yang panjang menyebabkan pihak-pihak banyak berbuat curang, seperti hal pengoplosan pupuk dari yang subsidi ke non subsidi.
Maka dari itu kata dia, saat ini untuk mengamankan pendistribusian pupuk bersubsidi, pihaknya menggandeng aparat penegak hukum seperti kepolisian dan TNI, agar aman dan tepat sasaran.
Baca Juga: Dulu Didakwa Korupsi Pupuk Kaltim, Kini Danny Terseret Kasus Jiwasraya
"Kita sudah menjalin kerja sama dengan pihak kepolisian dan TNI untuk mengawasi peredaran pupuk bersubsidi. Masyarakat juga kami minta turut mengawasi, silakan laporkan ke pihak berwenang bila menemukan kejanggalan," kata Sarwo Edhy kepada suara.com, Senin (20/1/2020).
Saat ini kata Sarwo sebetulnya Kementan sudah mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi dengan cara Electronic Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Elektronik (e-RDKK) dan Kartu Tani guna memperbaiki penanganan pupuk bersubsidi.
Dengan cara tersebut kata dia, penyaluran pupuk bersubsidi akan lebih tepat sasaran, karena sesuai dengan permintaan masing-masihg kelompok tani di tiap-tiap daerah.
"Sehingga kalau misalnya ada petani yang teriak pupuk langka, berarti petani itu tidak mengikuti program e-RDKK dan Kartu Tani," katanya.
Sebelumnya Kuota pendistribusian pupuk bersubsidi ke petani yang ada di Bojonegoro makin mengalami penurunan. Pada 2020 jumlah kuota pupuk bersubsidi yang disalurkan hanya 83 ton dari sebelumnya pada 2019 sebesar 180 ton.
Baca Juga: Pupuk Subsidi Langka, Petani Bojonegoro Teriak Pupuk NonSubsidi Makin Mahal
Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro mengaku kaget dengan banyaknya penurunan kuota pendistribusian pupuk bersubsidi tersebut.
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sally Atyasasmi mengungkapkan, data penurunan distribusi pupuk subsidi itu didapat saat melakukan rapat dengan seluruh distributor pupuk dan petrokimia membahas tentang evaluasi penyaluran pupuk di tahun 2019 dan persiapan musim tanam 2020.
“Dengan jumlah segitu (83 ton) kemungkinan pada bulan April – Mei sudah habis. Karena musim tanam yang membutuhkan banyak pupuk subsidi sekarang ini, kecuali daerah yang panen tiga kali,” ujar Sally, Jumat (17/1/2020).
Sally mengungkapkan, dengan banyaknya penurunan kuota pendistribusian pupuk bersubsidi itu dinilai tidak rasional. Apalagi, menurut 10 distributor yang ada di 28 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro, alokasi pupuk di tahun 2019 terserap 100 persen. Kecuali pupuk petroganik yang masih rendah peminatnya.
Kita belum tahu posisinya kenapa mengalami penurunan cukup besar, sedangkan dari versi Petrokimia memang dari pemerintah hanya dijatah segitu,” ungkapnya.
Sehingga, dia khawatir jika tidak segera mengajukan tambahan distribusi pupuk bersubsidi, maka jumlah tersebut tidak mencukupi kuota kebutuhan petani sesuai yang diajukan dalam rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK).
“Sekarang kami menunggu hasil pendataan riil dari Dinas Pertanian. Maksimal pada Februari awal Komisi B juga akan ke Kementerian Pertanian atau ke komisi 4 DPR RI untuk mengajukan kuota resmi tambahan alokasinya,” jelasnya.
Selain itu, Politisi Partai Gerindra itu juga akan melakukan pengawasan terkait adanya indikasi penyaluran pupuk yang tidak sampai pada tangan petani, serta distribusi yang dilakukan distributor hingga ke luar daerah operasi.
“Indikasi kasuistik ini yang juga kita lakukan pengawasan,” tegasnya.
