Infografis
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sally Atyasasmi mengungkapkan, data penurunan distribusi pupuk subsidi itu didapat saat melakukan rapat dengan seluruh distributor pupuk dan petrokimia membahas tentang evaluasi penyaluran pupuk di tahun 2019 dan persiapan musim tanam 2020.
“Dengan jumlah segitu (83 ton) kemungkinan pada bulan April – Mei sudah habis. Karena musim tanam yang membutuhkan banyak pupuk subsidi sekarang ini, kecuali daerah yang panen tiga kali,” ujar Sally, Jumat (17/1/2020).
Sally mengungkapkan, dengan banyaknya penurunan kuota pendistribusian pupuk bersubsidi itu dinilai tidak rasional. Apalagi, menurut 10 distributor yang ada di 28 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro, alokasi pupuk di tahun 2019 terserap 100 persen. Kecuali pupuk petroganik yang masih rendah peminatnya.
Kita belum tahu posisinya kenapa mengalami penurunan cukup besar, sedangkan dari versi Petrokimia memang dari pemerintah hanya dijatah segitu,” ungkapnya.
Baca Juga: Dulu Didakwa Korupsi Pupuk Kaltim, Kini Danny Terseret Kasus Jiwasraya
Sehingga, dia khawatir jika tidak segera mengajukan tambahan distribusi pupuk bersubsidi, maka jumlah tersebut tidak mencukupi kuota kebutuhan petani sesuai yang diajukan dalam rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK).
“Sekarang kami menunggu hasil pendataan riil dari Dinas Pertanian. Maksimal pada Februari awal Komisi B juga akan ke Kementerian Pertanian atau ke komisi 4 DPR RI untuk mengajukan kuota resmi tambahan alokasinya,” jelasnya.
Selain itu, Politisi Partai Gerindra itu juga akan melakukan pengawasan terkait adanya indikasi penyaluran pupuk yang tidak sampai pada tangan petani, serta distribusi yang dilakukan distributor hingga ke luar daerah operasi.
“Indikasi kasuistik ini yang juga kita lakukan pengawasan,” tegasnya.
Baca Juga: Pupuk Subsidi Langka, Petani Bojonegoro Teriak Pupuk NonSubsidi Makin Mahal
