Pupuk Subsidi Langka, Petani Bojonegoro Teriak Pupuk NonSubsidi Makin Mahal

Iwan Supriyatna Suara.Com
Jum'at, 17 Januari 2020 | 15:31 WIB
Pupuk Subsidi Langka, Petani Bojonegoro Teriak Pupuk NonSubsidi Makin Mahal
Ilustrasi. Sejumlah pekerja melakukan pengantongan pupuk urea di gedung produksi dan pengantongan pupuk urea. (Foto: Antara/Rahmad)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Kuota pendistribusian pupuk subsidi ke petani yang ada di Bojonegoro makin mengalami penurunan. Pada 2020 jumlah kuota pupuk subsidi yang disalurkan hanya 83 ton dari sebelumnya pada 2019 sebesar 180 ton.

Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro mengaku kaget dengan banyaknya penurunan kuota pendistribusian pupuk subsidi tersebut. 

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sally Atyasasmi mengungkapkan, data penurunan distribusi pupuk subsidi itu didapat saat melakukan rapat dengan seluruh distributor pupuk dan petrokimia membahas tentang evaluasi penyaluran pupuk di tahun 2019 dan persiapan musim tanam 2020.

“Dengan jumlah segitu (83 ton) kemungkinan pada bulan April – Mei sudah habis. Karena musim tanam yang membutuhkan banyak pupuk subsidi sekarang ini, kecuali daerah yang panen tiga kali,” ujar Sally, Jumat (17/1/2020).

Baca Juga: Pupuk Bersubsidi Makin Langka, Petani Dicekik Harga Pupuk Non Subsidi

Sally mengungkapkan, dengan banyaknya penurunan kuota pendistribusian pupuk subsidi itu dinilai tidak rasional. Apalagi, menurut 10 distributor yang ada di 28 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro, alokasi pupuk di tahun 2019 terserap 100 persen. Kecuali pupuk petroganik yang masih rendah peminatnya.

“Kita belum tahu posisinya kenapa mengalami penurunan cukup besar, sedangkan dari versi Petrokimia memang dari pemerintah hanya dijatah segitu,” ungkapnya.

Sehingga, dia khawatir jika tidak segera mengajukan tambahan distribusi pupuk subsidi, maka jumlah tersebut tidak mencukupi kuota kebutuhan petani sesuai yang diajukan dalam rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK).

“Sekarang kami menunggu hasil pendataan riil dari Dinas Pertanian. Maksimal pada Februari awal Komisi B juga akan ke Kementerian Pertanian atau ke komisi 4 DPR RI untuk mengajukan kuota resmi tambahan alokasinya,” jelasnya.

Selain itu, Politisi Partai Gerindra itu juga akan melakukan pengawasan terkait adanya indikasi penyaluran pupuk yang tidak sampai pada tangan petani, serta distribusi yang dilakukan distributor hingga ke luar daerah operasi.

Baca Juga: Pupuk Subsidi Menghilang di Sumbar, Andre Rosiade Surati Jokowi

“Indikasi kasuistik ini yang juga kita lakukan pengawasan,” tegasnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI