Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta anggota TNI dan Polri tak perlu khawatir atas adanya dugaan praktik korupsi senilai Rp 10 triliun di Asabri.
Sebab, negara menjamin bahwa kasus dugaan korupsi tersebut tidak mempengaruhi dana jaminan sosial bagi prajurit TNI-Polri.
Mahfud mengemukakan bahwa negara telah menjamin bahwa dana Asabri untuk TNI dan Polri masih stabil.
"Artinya dari dana yang melorot sejauh itu masih bisa menjamin dan ini diselesaikan secara baik," kata Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2020).
Baca Juga: Temui Mahfud MD, Erick Thohir Klaim Kondisi Keuangan PT Asabri Stabil
Sementara itu, Mahfud mengatakan proses hukum terkait adanya dugaan korupsi di Asabri akan tetap berjalan. Mahfud pun menyerahkan kasus tersebut sepenuhnya kepada penegak hukum.
"Jadi sekarang ditangani, jangan khawatir semua berjalan sesuai dengan aturan, tidak ada seorangpun yang boleh melakukan korupsi dan tidak seorang pun yang menuduh sembarangan korupsi. Harus fair, oleh sebab itu kita biarkan hukum berjalan," katanya.
Sebelumnya, Direktur Utama Asabri Sonny Widjaja membantah adanya korupsi sebesar Rp 10 triliun di Asabri seperti yang pernah diungkapkan Mahfud MD. Sonny mengklaim bahwa dana nasabah yang disimpan di Asabri tidak dikorupsi atau hilang.
Sonny pun meminta isu korupsi di Asabri untuk dicerna dengan baik dan tidak dijadikan polemik. Bahkan, pihaknya mengaku tak segan-segan untuk menempuh jalur hukum jika pemberitaan terkait isu korupsi di Asabri terus digaungkan.
"Hentikan pendapat membicarakan yang cenderung tendesius dan menjurus negatif yang mengakibatkan kegaduhan. Jika hal ini terus berlangsung, maka dengan sangat menyesal, saya akan menempuh jalur hukum. Mari kita sama-sama berpikir jernih dan positif. Terima kasih," kata Sonny.
Baca Juga: Tanggapi Kasus Jiwasraya dan Asabri, Jokowi: Diperlukan Sebuah Reformasi
