Infografis
"Sangat mungkin ada yang resah dan menyewa jasa buzzer untuk kelabui publik," imbuhnya.
Kasus Jiwasraya merebak sejak Menteri BUMN Rini Soemarno mendapat laporan dari direktur yang baru ditunjuk pertengahan tahun 2018, Asmawi Syam bahwa terdapat cadangan kerugian dalam jumlah besar yang belum dihapus bukukan.
Penghapus bukuan memerlukan persetujuan pemegang saham karena ada unsur kerugian negara.
Rumitnya, kerugian itu terjadi melalui pembelian saham di publik yang baru diketahui saat saham akan dijual kembali untuk membayar kewajiban. Karena tak dilaporkan maka banyak yang dikelabuhi termasuk akuntan publiknya.
Baca Juga: Diperiksa Kejagung soal Kisruh Jiwasraya, Petinggi OJK Hoesen Irit Komentar
Rini lalu menugaskan BPKP melakukan audit ulang pada Desember 2018. Hasilnya ditemukan fraud pada sisi investasi. Sejak itu beredar nama-nama pelaku dan laporan keuangannya dikoreksi yang berakibat nilai kerugian 2019 membengkak menjadi Rp 13,6 triliun.
Muncul nama-nama besar mulai dari mantan direktur, "tukang goreng" saham dan oknum pejabat yang masuk daftar cekal negara.
"Jangan alihkan perhatian, dan jangan bantu mereka buang badan. Kejahatan adalah kejahatan, pelakunya harus dicari. Uang masyarakat harus diselamatkan. Buat apa bangun logika yang sesat?" tandasnya.
