Infografis
Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief menyeret isu Jiwasraya ke ranah politik. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menuturkan, bahwa hal tersebut malah hanya akan menimbulkan kebuntuan.
"Saya kira kalau ditarik ke politik malah semakin kusut," kata Bhima kepada wartawan, Kamis (26/12/2019).
Menurut Bhima, agar permasalahan yang membelit Jiwasraya selesai, perlu diselesaikan secara hukum dan bukan diseret ke ranah politik.
Apalagi kerugian negara yang timbul nilainya terbilang tak sedikit yakni Rp 13,7 triliun. Menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana Jiwasraya bisa mengembalikan uang nasabahnya.
Baca Juga: Diam soal Jiwasraya, PSI Minta Publik Tanya ke Parpol Lain di DPR
"Kemudian polis untuk nasabah Jiwasraya segera dibayar," tegas Bhima.
Bhima tak menampik bahwa penyelesaian permasalahan Jiwasraya tak bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang pendek.
"Dari sisi kebijakan, berbeda dengan bank. Kalau di bank ada LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), sedangkan untuk asuransi tidak ada lembaga penjamin seperti LPS," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, persoalan keuangan yang dialami PT Asuransi Jiwasraya sudah terjadi selama 10 tahun lebih. Tepatnya sejak masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Berdasarkan catatan perusahaan, Jiwasraya tidak dapat membayar klaim polis yang jatuh tempo pada periode Oktober-November 2019 sebesar Rp 12,4 triliun.
Baca Juga: Ketua DK OJK Irit Bicara Ditanya soal Penyelesaian Kisruh Jiwasraya
Kini Kejaksaan Agung sedang menyidik dugaan korupsi pengelolaan dana investasi Jiwasraya dengan perkiraan kerugian negara hingga Agustus lalu mencapai Rp 13,7 triliun.
