Infografis
Suara.com - Faisal Basri, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), mengakui kebingungan soal kebijakan Presiden Jokowi dalam periode kedua pemerintahannya. Terutama soal penyedehanaan peraturan atau biasa disebut Omnibus Law.
Menurut Faisal, pemerintah tak tepat membuat tujuan kebijakan Omnibus Law yang ingin menciptakan lapangan kerja dan investasi.
"Kalau tujuan akhirnya cipta lapangan kerja, fokusnya kan pengangguran, sementara angka pengangguran turun terus di sekitar lima. Jadi bukan cipta lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran," kata Faisal dalam sebuah diskusi di Hotel Millenium, Jakarta, Rabu (18/12/2019).
Kemudian, Faisal menilai pemerintah juga tak tepat mengambil kebijakan Omnibus Law untuk investasi. Karena, menurutnya, kinerja investasi Indonesia tak terlalu jelek.
Baca Juga: Ada Omnibus Law, Pengusaha Nakal Tak Lagi Dipidana Tapi Didenda
"Investasi tidak jelek-jelek amat tumbuhnya 32,3 persen dari PDB dalam 5 tahun terakhir dan juga sedikit di atas PDB, walaupun tidak sebesar yang diinginkan, tapi investasi cukup besar," ucap dia.
Maka dari itu, ia mempertanyakan tujuan kebijakan Omnibus Law. Bahkan, Faisal menganggap kebijakan Omnibus Law ini terkesan buru-buru.
"Jadi apa ya, kita tunggu saja apa yang jadi target utama dari Omnibus Law ini," kata dia.
