Infografis
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, untuk langkah awal, pemerintah dengan DPR RI bakal melakukan rapat bersama terlebih dahulu agar bisa menentukan langkah-langkah selanjutnya terhadap masalah ini.
"Kesimpulannya, kami akan lakukan rapat bersama Menteri BUMN dan OJK, namun bersama Komisi VI karena persoalan corporate governance. Masalah isu perusahaannya dan bagaimana sampai terjadinya masalah ini," kata dia.
Langkah-langkah yang harus dilakukan saat ini, jelasnya, dengan menggandeng regulator, pemegang saham dan Kemenkeu sebagai bendahara negara.
"Bagaimana kita menanganinya kita berharap bisa lakukan langkah komprehensif dari semua langkah tadi, sehingga juga bisa berikan kepastian kepada industri dan pemegang polis," katanya.
Baca Juga: Dianggap Kriminal, Sri Mulyani Minta Polisi hingga KPK Usut Kasus Jiwasraya
Terkait penegakan hukum, Sri Mulyani tak mau gegabah.
"Tentu dalam hal ini data yang diperoleh dan dilakukan untuk penegakan hukum akan kami sampaikan ke kepolisian dan kejaksaan, KPK juga tadi dimintakan," katanya.
"Ini supaya memberikan sinyal yang jelas dan tegas bahwa pemerintah dan dpr bersama tidak melindungi mereka yang melakukan kejahatan korporasi dan juga untuk memberikan kepastian ke investor kecil, polis dalam hal itu."
