Suara.com - Menteri Sosial Juliari P Batubara mengomentari laporan Ombudsman yang menyebut bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak tepat sasaran bukanlah hal yang serius. Juliari menyebut masalah ini bukan masalah yang sangat fundamental.
"Jadi sebenarnya pertama isunya masalah pengaduan, jadi kita sudah ada sistem pengaduan itu tapi mungkin sosialisasinya kurang," kata Juliari saat ditemui di Energy Building, Jakarta, Rabu (11/12/2019).
Juliari mengakui, memang ada sedikit masalah terkait data yang tidak sinkron, sehingga ada masyarakat yang menanggap program ini tidak tepat sasaran, tapi angka tersebut kata Juliari masih relatif kecil.
"Memang ada family (kelurga) yang dianggap layak terima tetapi tidak terima yang dianggap tidak layak menerima tapi malah terima. Jadi itu masalah database dan kita lagi selesaikan itu," kata Juliari.
Baca Juga: Maladministrasi Program Keluarga Harapan, Mensos Disebut Tak Punya Data
Sehingga kata mantan Anggota DPR RI Komisi VI ini, hal tersebut bukanlah hal yang sangat fundamental sekali, sedikit perbaikan data kata dia masalah ini bisa terselesaikan.
"Syukurnya bukan masalah yang fundamental sekali, jadi itu hanya masalah include database jadi targeting dan kedua hanya masalah pengaduan di lapangan saja," tuturnya.
Sebelumnya, Anggota Ombudsman RI Ahmad Suadi mengatakan, temuan maladministrasi tersebut berkaitan dengan integrasi data yang menyebabkan program tersebut kerap tidak tepat sasaran.
"Menteri Sosial perlu melakukan validasi data kembali agar penyaluran bantuan PKH dapat berjalan cepat dan tepat sasaran," kata Suadi.
Baca Juga: Ombudsman: Program Keluarga Harapan Kemensos Maladministrasi!