Infografis
Suara.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku telah menerima data pegawai BUMN yang terpapar radikalisme dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Mahfud meminta Erick untuk segera mengatasi persoalan itu.
Menanggapi hal tersebut Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu membantah kabar tersebut dan menyebutnya itu adalah berita bohong alias hoaks.
"Itu berita hoaks," kata Ketua Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu Arief Poyuono kepada Suara.com, Selasa (10/12/2019).
Arief menyebutkan, memang akhir-akhir ini banyak sekali berita-berita yang tak benar bermunculan, sehingga berita bohong tersebut harus dibantah.
Baca Juga: Menag: Pemindahan Materi Khilafah Tak Berkaitan dengan Radikalisme
Dirinya pun menyebut bahwa data-data hoaks yang disampaikan oleh Mahmud MD merupakan data yang mengada-ngada dan menyesatkan.
"Data hoaks sangat mengada ngada kalau soal dugaan tumbuhnya gerakan radikalisme," kata Arief.
Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan radikalisme tidak bisa hidup di Indonesia. Baginya NKRI, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika adalah harga mati seperti apa yang disampaikan bapak bangsa Ir Soekarno.
Ditanya sudah seperti apa radikalisme di BUMN, Erick tidak menjawab lebih jauh. Namun dia mengatakan ada orang-orang di BUMN yang dia nilai mungkin mendapat masukan yang tidak benar.
Baca Juga: Gubernur Lemhannas soal Isu Radikalisme di BUMN: Taktiknya Mirip PKI
