Infografis
Suara.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyindir keberadaan sejumlah anak usaha BUMN yang dinilai banyak yang tak beres.
Erick Thohir menyebut PT Garuda Indonesia (Persero) yang memiliki anak usaha bernama PT Gapura Angkasa dimana core bisnisnya bergerak di bidang ground handling serta kegiatan lain yang tujuannya membantu operasional bandara.
Tapi kata Erick Thohir, seharusnya Garuda tak memiliki anak usaha seperti ini karena kontraproduktif dengan bisnis utama Garuda Indonesia sendiri.
"Saya review Garuda. Gapura (anak usaha Garuda Indonesia) itu nggak usah di Garuda. Itu mah di AP (Angkasa Pura) aja. Kenapa harus ada overlapping yang akhirnya kontraproduktif," kata Erick Thohir di Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (2/12/2019).
Baca Juga: Jonan Eks Menteri ESDM Bakal Jadi Petinggi Garuda Indonesia?
Erick menjelaskan, bahwa bisnis model yang kontraproduktif ini harus diperbaiki agar BUMN tersebut makin bisa menghasilkan dan menguntungkan buat negara sekaligus masyarakat.
"Bisnis model ini harus diperbaiki. Jadi superholding kita ubah konsepnya. Jadi subholding jadi unit usaha. Pelindo misalnya, peti kemas, curah cair, jadinya jangan sampai ada kanibal kanibal mereka," kata Erick Thohir.
Untuk diketahui, Erick Thohir baru kali ini melakukan rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI. Rapat kerja kali ini boleh dibilang bersejarah, karena di era Menteri BUMN sebelumnya yakni Rini Soemarno tidak boleh menginjakan kakinya di Kompleks Parlemen karena boikot dari para anggota Komisi VI DPR RI kala itu.
"Selamat datang kepada Menteri BUMN dengan jajarannya ini pertama kalinya rapat kerja dengan komisi VI," kata Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza saat membuka rapat kerja, di Gedung DPR RI, Senin (2/12/2019).
Karena rapat pertama ini, Faisol meminta kepada seluruh anggota Komisi VI untuk memperkenalkan diri mereka kepada Erick Thohir sebelum memulai rapat kerja.
Baca Juga: Alvin Lie Ungkap Kisruh Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air
Faisol juga mengatakan pada rapat kerja kali ini, sebanyak 25 anggota sudah hadir dan menandatangani absensi kehadiran dari total 54 anggota Komisi VI DPR RI.
