Infografis
Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menilai Presiden Joko Widodo alias Jokowi tidak semestinya menambah staf khusus dari kalangan milenial. Apalagi, jika peran mereka semata-mata hanya untuk memberikan opini kepada presiden.
Refly menilai jika peranan staf khusus dari kalangan milenial itu hanya untuk memberikan opini, lebih baik Jokowi memilih kalangan ahli tanpa harus mengikat dengan jabatan sebagai staf khusus. Apalagi, sampai mendapatkan gaji dengan nilai yang cukup besar yakni Rp 51 juta.
"Kalau hanya itu, lebih baik presiden dibantu oleh ahli-ahli yang tidak perlu diikat oleh jam kerja, cukup diikat kode etik, tidak perlu diberikan kompensasi puluhan juta, cukup diberikan honor ketika pendapat mereka diminta, tapi mimbar akademik mereka tidak boleh diganggu," kata Refly saat ditemui di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2019).
Selain itu, Refly pun menilai staf khusus milenial tersebut pun belum tentu memberikan masukan yang sesuai dengan Jokowi. Sebab mereka dianggap Refly belum tentu memiliki keahlian di bidangnya.
Baca Juga: Staf Khusus Presiden Harusnya Dari Kaum Blangsak
"Belum tentu presiden dapat masukan yang sesuai, mereka kan belum tentu ahli dalam bidangnya. Presiden juga tidak butuh pendapat mereka setiap hari dan setiap saat. Lebih baik presiden melibatkan mereka dalam waktu-waktu tertentu saja saat dibutuhkan," ujarnya.
Refly pun menambahkan sebaiknya Jokowi juga turut mempertimbangkan anggaran biaya gaji yang diberikan kepada staf khusus milenial hingga puluhan juta tersebut. Sebab, bagaimana pun gaji yang diberikan kepada mereka bersumber dari uang rakyat.
"Presiden juga harus bisa menghitung uang yang dikeluarkan sesuai nggak sama manfaat yang dihasilkan oleh mereka. Soalnya ini uang rakyat," tandasnya.
