Infografis
"(Stasiun lain) masih dalam proses. Yang kita hold adalah stasiun MRT Bundaran HI. Karena sudah pusat kota, sudah diujung disebut terus di setiap stasiun. Pokoknya kita jual paling mahal," tutur dia.
Lebih lanjut, Tuhiyat menegaskan prinsipnya naming rights stasiun tidak boleh menghilangkan nama stasiun, namun hanya nama tambahan.
"Prinsipnya tidak boleh meghilangkan nama stasiun hanya ada tambahan, enggak pernah menghilangkan. Setia Budi Astra, Lebak Bulus Grab," kata dia.
Sementara stasiun yang tidak boleh terdapat naming rights yakni Stasiun ASEAN. Tuhiyat mengatakan dengan MRT berlokasi di depan Stasiun SEAN berdampak pada MRT Jakarta yang mendunia.
Baca Juga: Polisi Ciduk Kurir Narkoba Saat Transaksi di Bawah Stasiun MRT Haji Nawi
"Satu-satunya yang tidak boleh dijual adalah ASEAN. Karena di situ ada Sekretariat ASEAN. Dia nggak bayar tapi impact MRT mendunia lewat dia (ASEAN) dan nggak boleh ada nama lain," kata Tuhiyat.
Selain itu kata Tuhiyat, pendapatan yang didapat MRT juga dari adanya pengembangan TOD. Sebab dengan adanya pengembangan TOD bisa meningkatkan keuntungan dari penjualan tiket.
"Pendapatan TOD dan MRT bisa mencapai hampir Rp 242 triliun jika semuanya sudah berhasil berjalan. Untuk modal TOD, paling setengah dari jumlah tersebut," katanya.
Sejumlah upaya dilakukan PT MRT Jakarta untuk mempermudah masyarakat yang ingin menggunakan kereta MRT Jakarta. Salah satu upaya MRT Jakarta yakni kedepan penumpang bisa menggunakan QR Code tanpa menggunakan kartu.
Tuhiyat mengatakan, akan ada uji coba penggunaan QR code yakni pada 1 Desember 2019. Ia pun berharap ke depan pada 1 Januari 2020 mendatang tidak ada permasalahan penumpang yang akan menggunakan MRT Jakarta
Baca Juga: Dibangun di Bawah Sungai, Pembangunan MRT Fase II Akan Lebih Sulit
"Akan hadir QR code. QR code itu pakai Handphone semua. 1 Desember kami akan uji coba. Karena 1 Januari diharapkan sudah tidak ada lagi persoalan harus lancar," ujar Tuhiyat.
