Infografis
Suara.com - Pengamat Sebut Skema Kartu Pra Kerja Belum Clear
Jika tidak ada aral melintang, pemerintah segera merilis Kartu Prakerja pada bulan Februari tahun 2020. Untuk tahap awal, pemerintah akan menyiapkan sedikitnya 2 juta Kartu Prakerja.
Namun, ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, skema dan payung hukum program andalan Jokowi – Maruf Amin belum sepenuhnya klir.
"Waduh saya enggak setuju kartu Prakerja karena skemanya belum klir," kata Bhima saat dihubungi Suara.com, Jumat (22/11/2019).
Baca Juga: Kartu Prakerja Telan Rp 10 T, Analis: Pak Jokowi Ada yang Lebih Penting
Bhima mengatakan, target yang ingin dicapai pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran lewat Kartu Prakerja tidak masuk akal.
"Targetnya terlalu tinggi, sementara kesiapan dunia usaha menampung lulusan Kartu Prakerja masih dipertanyakan," kata Bhima.
Jadi menurut dia, Kartu Prakerja ini belum tentu bisa mengurangi angka pengangguran di Tanah Air.
Bhima tak meyakini tenaga kerja yang diberikan Kartu Prakerja ini dapat terserap oleh dunia industri.
Sebab, setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda sehingga tak bisa disamakan berapa lama pelatihan yang diberikan dalam Kartu Prakerja ini.
Baca Juga: Pemerintah Masih Menggodok Aturan Kartu Prakerja
Sebelumnya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek siap bersinergi dengan program Kartu Prakerja yang rencananya diluncurkan pemerintah pada Februari 2020.
