Infografis
Suara.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut berkomentar soal adanya investasi bodong PT Kampoeng Kurma yang menjanjikan hasil sesuai prinsip syariah. Jika dilihat dari cara bisnisnya, investasi bodong PT Kampoeng Kurma menerapkan sistem judi dan gharar (tipuan).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI, Anwar Abbas memaparkan bahwa setiap transaksi jual beli itu syaratnya ialah barangnya harus ada. Akan tetapi dalam kasus investasi bodong PT Kampoeng Kurma ini justru investor tidak mengetahui barang yang dijanjikan.
"Makanya dalam Islam ketentuan adalah tidak boleh kita investasi terlibat dalam maisir (judi). Nah itu saya lihat ada dimensi judinya," kata Anwar saat ditemui di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019) kemarin.
Kemudian dalam investasi bodong PT Kampoeng Kurma itu juga mengandung unsur gharar atau tipuan. Menurut Anwar, investor tidak mengetahui barang apa yang ia telah beli dari si penjual.
Baca Juga: Kasus Investasi Bodong Kampoeng Kurma, LBH Bogor Buka Posko Pengaduan
"Tanah mana yang dibeli? Tanah mana yang dijual? Enggak jelas," ujarnya.
Dalam ilmu agama Islam, Anwar menerangkan kalau tipu-tipu dan judi dilarang oleh Agama Islam. Hukumannya juga bukan hanya menimpa si penjual atau penipu tetapi juga investor.
"Kalau misalkan di sini ada unsur penipuan sudah ada yang digulung kan? Siapa yang digulung? Al qotil wal maqtul finnar, yang membunuh yang dibunuh sama-sama masuk neraka," ujarnya.
Karena itu, Anwar meminta kepada seluruh masyarakat untuk tidak segera percaya dengan iming-iming investasi dengan hasil yang menjanjikan. Apalagi ia sempat mempertanyakan apakah perusahaan itu memiliki dewan pengawas.
"Kalau ada asuransi syariah pasti sudah punya. karena kalau tidak punya dewan pengawas syariah enggak boleh beroperasi dia," ujarnya.
Baca Juga: Dituding Investasi Bodong, Medsos Direktur Kampoeng Kurma Dikormas Warganet
"Pertanyaan saya adalah apakah Kampoeng Kurma menyatakan dia syariah, ada dewan pengawas syariahnya enggak?" tandasnya.
