Infografis
Dalam ketentuan itu, Badan Pusat Statistik (BPS) bertindak sebagai lead penyusunan neraca SDA. Sementara, kementerian sektoral akan memberikan data terkait SDA. Peran DJKN dalam penyusunan neraca itu ialah menghitung nilai SDA yang disetorkan.
"Berapa kekayaan kita dari sisi SDA, kita harus buat neraca SDA. Sesuai PP 46 ini dinisiasi oleh BPS di mana mengkompilasi bahan kementerian sektoral seperti ESDM, Kehutanan, mekanismenya di lead BPS dibuat neracanya. Kemenkeu standing potition me-monetize dari sisi membuat rupiah," paparnya.
Sebab itu, pihaknya mendorong agar inovasi seperti halnya panda China dan hutan di Jepang masuk hitungan neraca SDA.
"Jadi konklusi sementara kalau dari DJKN kontribusi kita dalam penyusunan neraca SDA kita mendorong monetize dari sisi rupiah yang di lead BPS. Kita dorong inovasi yang tadi itu panda dan hutan di Jepang," paparnya.
Baca Juga: KPK Ungkap Satwa Langka Jadi Gratifikasi, Misal Cendrawasih
