Infografis
Suara.com - Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan, pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyebut adanya desa gaib yang ingin mendapatkan penyaluran anggaran dana desa, merupakan sentilan untuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Yah kalau kita lihat 4 sampai 5 tahun terakhir pemekaran desa itu cukup marak, yang tadinya kelurahan jadi desa karena ingin mendapatkan dana desa yang lumayan besar kan," kata Robert saat dihubungi Suara.com, Selasa (5/11/2019).
Sebetulnya kata Robert pernyataan Sri Mulyani tersebut merupakan warning atau peringatan bagi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar tidak sembarang memberikan izin pemekaran bagi daerah.
"Kuncinya sebetulnya satu hanya di Kemendagri, karena kode wilayah itu adanya di Kemendagri dan transfer daerah baik ke Kabupaten/Kota itu kan menggunakan kode wilayah," katanya.
Baca Juga: Sri Mulyani Endus Aliran Dana ke Desa Gaib, Begini Kata KPK
Robert bilang tidak mungkin transfer daerah itu tidak menggunakan kode wilayah yang terdaftar di Kemendagri, sehingga menurut dia pernyataan Sri Mulyani hanya sentilan jangan sembarang untuk melakukan pemekaran.
"Jadi sebetulnya pernyataan Ibu Menteri itu hanya untuk warning saja, peringatan saja jangan banyak adanya pemekaran, jangan banyak ada desa-desa siluman. Tapi kan secara hukum tidak ada transfer dana desa yang tidak ada kodenya di Kemendagri," katanya.
Jadi menurut dia, Kemendagri harus melakukan seleksi kepada daerah jangan jor-joran memberikan pemekaran wilayah kepada daerah.
"Fungsi Kemendagri untuk pengendalian agar pemekaran desa itu tidak jor-joran, karena pemekaran kan itu dalam Perda, sehingga banyak yang kejar dana desa," katanya.
"Jadi kalau banyak desa siluman, sebetulnya kuncinya ada di Kemendagri, karena bisa gak dia kontrol itu pemekaran di desa di daerah," tambahnya.
Baca Juga: Desa Gaib Minta Kucuran Dana, Sri Mulyani: Akan Kita Lihat Lokasinya
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku menemukan ketidakberesan dalam program dana desa yang dicetuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pasalnya kata dia, dirinya mendapat laporan bahwa ada sejumlah desa fiktif yang mencoba untuk mendapatkan guyuran dana desa dari pemerintah pusat.
"Karena kemarin kami mendengar dengan salah satu pihak yang menyampaikan ada dana desa untuk desa yang ternyata baru saja dibuat," kata Sri Mulyani saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin malam (4/11/2019).
Meski begitu Sri Mulyani mengaku belum bisa menjelaskan lebih detail lagi terkait adanya desa gaib yang tiba-tiba muncul tersebut, dirinya bersama dengan Kementerian terkait sedang melakukan investigasi terkait hal ini.
"Jadi kita akan lihat karena berdasarkan mekanisme seperti yang dikatakan tadi, sebetulnya ada mekanisme untuk pembentukan desa dan identifikasi siapa dan pengurusnya dan lain-lain," katanya.
Dirinya pun akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menginventarisasi persoalan tersebut.
"Kita akan lihat seluruh prosedurnya supaya jangan sampe ada statement-statment seperti itu yang kemudian menimbulkan persoalan jumlah desanya berapa, lokasinya dimana dan bagaimana transfernya," katanya.
