Infografis
Suara.com - Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan, pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyebut adanya desa gaib yang ingin mendapatkan penyaluran anggaran dana desa, merupakan sentilan untuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Yah kalau kita lihat 4 sampai 5 tahun terakhir pemekaran desa itu cukup marak, yang tadinya kelurahan jadi desa karena ingin mendapatkan dana desa yang lumayan besar kan," kata Robert saat dihubungi Suara.com, Selasa (5/11/2019).
Sebetulnya kata Robert pernyataan Sri Mulyani tersebut merupakan warning atau peringatan bagi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar tidak sembarang memberikan izin pemekaran bagi daerah.
"Kuncinya sebetulnya satu hanya di Kemendagri, karena kode wilayah itu adanya di Kemendagri dan transfer daerah baik ke Kabupaten/Kota itu kan menggunakan kode wilayah," katanya.
Baca Juga: Sri Mulyani Endus Aliran Dana ke Desa Gaib, Begini Kata KPK
Robert bilang tidak mungkin transfer daerah itu tidak menggunakan kode wilayah yang terdaftar di Kemendagri, sehingga menurut dia pernyataan Sri Mulyani hanya sentilan jangan sembarang untuk melakukan pemekaran.
"Jadi sebetulnya pernyataan Ibu Menteri itu hanya untuk warning saja, peringatan saja jangan banyak adanya pemekaran, jangan banyak ada desa-desa siluman. Tapi kan secara hukum tidak ada transfer dana desa yang tidak ada kodenya di Kemendagri," katanya.
Jadi menurut dia, Kemendagri harus melakukan seleksi kepada daerah jangan jor-joran memberikan pemekaran wilayah kepada daerah.
"Fungsi Kemendagri untuk pengendalian agar pemekaran desa itu tidak jor-joran, karena pemekaran kan itu dalam Perda, sehingga banyak yang kejar dana desa," katanya.
"Jadi kalau banyak desa siluman, sebetulnya kuncinya ada di Kemendagri, karena bisa gak dia kontrol itu pemekaran di desa di daerah," tambahnya.
Baca Juga: Desa Gaib Minta Kucuran Dana, Sri Mulyani: Akan Kita Lihat Lokasinya
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku menemukan ketidakberesan dalam program dana desa yang dicetuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
