Infografis
Suara.com - Untuk dapat terus membiayai APBN 2019, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan kembali menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) berdenominasi valuta asing.
Ada dua global bond yang diterbitkan pertama global bond berdenominasi dolar dengan nilai mencapai 1 miliar dolar AS dan global bond berdenominasi euro dengan nilai 1 miliar euro.
Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan, penerbitan obligasi global tersebut sebagai antisipasi potensi pelebaran defisit APBN 2019.
Luky bilang antusias investor cukup meriah dengan adanya global bond yang diterbitkan Pemerintah Indonesia, apalagi sentimen investor juga positif melihat jajaran kabinet Indonesia Kerja yang dirilis Presiden.
Baca Juga: Anak Buah Sri Mulyani Ungkap Penerimaan Negara Turun
"Sentimen market positif pembentukan kabinet baru, kita lakukan pricing. Hasilnya sangat-sangat bagus," kata Luky di Kantornya, Jakarta, Jumat (25/10/2019).
Pemerintah Republik Indonesia berhasil melakukan transaksi penjualan Surat Utang Negara (SUN) dalam dua valuta asing (dual-currency) berdenominasi dolar AS dan Euro, masing-masing sebesar 1 miliar dolar AS untuk tenor 30 tahun dan 1 miliar euro untuk tenor 12 tahun.
Penerbitan SUN ini memperoleh peringkat Baa2 dari Moody’s, BBB dari Standard & Poor’s, dan BBB dari Fitch.
Transaksi kali ini merupakan penerbitan SUN dengan format SEC-Registered Shelf yang keempat kalinya untuk seri SUN valuta asing berdenominasi dolar AS (USD Bonds) dan yang ketiga kalinya untuk SUN valuta asing dengan mata uang Euro (Euro Bonds).
"Penerbitan SUN dual-currency ini dilaksanakan pada momentum yang tepat dengan memanfaatkan kondisi pasar keuangan yang relatif stabil, menjaga kecukupan likuiditas dalam negeri, serta respon positif atas pelaksanaan pelantikan Presiden dan pembentukan Kabinet Indonesia Maju periode 2019 – 2024," kata Luky.
Baca Juga: Disebut Bakal Jadi Wakil Sri Mulyani, Harta Suahasil Rp 32,9 Miliar
Selain itu, penerbitan ini ditujukan untuk mengantisipasi adanya potensi pelebaran defisit APBN Tahun Anggaran 2019 yang diperkirakan dalam kisaran 2,0 persen -2,2 persen, sebagai implementasi kebijakan counter-cyclical untuk merespon kondisi ekonomi domestik dan global, namun dengan tetap menjaga kinerja penerimaan dan kualitas belanja.
