Infografis
Suara.com - Airlangga Hartarto ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggantikan posisi Darmin Nasution pada Rabu (23/10/2019) di Istana Negara.
Namun sayangnya, Ketua Umum Partai Golkar ini dinilai tak pantas menjabat sebagai Menko Perekonomian, karena latar belakangnya yang seorang politisi.
"Idealnya memang bukan politisi yang duduki jabatan Menko Perekonomian karena pos menko sangat strategis," kata Bhima saat dihubungi Suara.com, Rabu (23/10/2019).
Bhima mencontohkan Airlangga dinilainya gagal dalam menahan laju deindustrialisasi dalam negeri, lantaran sumbangsih sektor industri terus turun dalam perekonomian nasional.
Baca Juga: Dana Asing Kabur Rp 121 Miliar Usai Jokowi Umumkan Susunan Menteri
"Pak Airlangga gagal menahan laju deindustrialisasi. Pada tahun 2015 kuartal II share manufaktur terhadap PDB sebesar 20,8 persen kemudian di tahun 2019 kuartal yang sama turun ke 19,5 persen. Laju pertumbuhan manufaktur pun 3,54 persen jauh dibawah pertumbuhan ekonomi yakni 5,05 persen," papar Bhima.
Bhima pun sebetulnya lebih berharap ke Menko Perekonomian sebelumnya yakni Darmin Nasution lantaran sudah hafal betul dengan kondisi ekonomi saat ini.
"Saya kira pak Darmin lebih paham kebijakan makro ekonomi dibandingkan Airlangga. Jadi ini penurunan kualitas kabinet ditengah tantangan resesi ekonomi di depan mata," katanya.
Jokowi mengumumkan formasi kabinetnya untuk periode 2019-2024. Airlangga Hartarto ditunjuk jadi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian.
"Bapak Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019).
Baca Juga: Dari Kontroversi Cuci Otak Jadi Menteri Jokowi, Inilah Profil dr. Terawan
Jokowi berharap Airlangga bisa memberi terobosan serta mensinergikan antar kementerian dan meningkatkan penciptaan lapangan kerja.
