Infografis
Suara.com - Untuk mendorong produktivitas dan meningkatkan daya saing kakao rakyat, pemerintah mengembangkan kakao berkelanjutan di lahan seluas 477 ribu hektare pada 2019. Pengembangan kakao dilakukan melalui kegiatan utama perluasan, peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi.
Dirjen Perkebunan, Kementerian Pertanian (Kementan), Kasdi Subagyono megatakan, tahun ini telah dialokasikan pengembangan kakao seluas 7.730 hektare melalui kegiatan peremajaan dan perluasan yang didukung operasional substation dan pilot project fertigasi kakao. Selain itu juga telah diluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), khusus perkebunan untuk mendorong petani/pekebun dalam mengembangkan budidaya kakao.
Menurutnya, ada beberapa faktor pendukung potensi kakao di Tanah Air, sehingga bisa ditingkatkan produksi dan kualitasnya. Indonesia memiliki areal lahan cukup luas yang sesuai untuk kakao.
Faktor lainnya, minat pekebun cukup tinggi dan tersedianya bahan tanam unggul.
Baca Juga: Populer di Luar Negeri, Kementan Pacu Peremajaan Tanaman Salak Sleman
"Dalam pengembangan kakao juga ada dukungan paket teknologi dari pemerintah dan tersedianya SDM peneliti yang berkualitas," ujarnya.
Kasdi melihat, kakao juga menjadi komoditas sosial. Artinya, usaha perkebunan kakao tersebut hampir 97 persen diusahakan perkebunan rakyat yang melibatkan sekitar 1,7 juta kepala keluarga (KK).
Bukan hanya itu, komoditas kakao juga mempunyai nilai ekonomis tinggi karena memberikan sumbangan dalam perolehan devisa sebesar 1,24 miliar dollar AS.
Lantaran memiliki potensi ekonomi besar dan sebagai penghasil devisa negara, pemerintah terus mendorong kinerja kakao nasional dengan cara meningkatkan produktivitas kakao yang di tanam pekebun.
"Kalau dipandang dari aspek agribisnis, performance komoditas kakao cukup prospektif. Saaat ini tren pertumbuhan konsumsi dunia cenderung meningkat signifikan," kata Kasdi.
Baca Juga: Dorong Anak Muda Jadi Konglomerat, Kementan Luncurkan Program Kewirausahaan
Bahkan menurut Kasdi, komoditas kakao memiliki potensi pasar lokal luar biasa. Peluang pasar ekspornya juga besar.
Sejumlah negara seperti Eropa, Amerika Serikat (AS), Asia (Singapura dan Malaysia), dan sejumlah negara lain seperti Timur Tengah juga meminati produk kakao Indonesia.
"Sayangnya yang dijual atau diekspor itu sebagian besar berupa biji kakao. Padahal, petani bisa menjual kakao yang sudah diolah, sehingga bisa mendapat nilai tambah," papar Kasdi
Naik Tiga Kali Lipat
Untuk meningkatkan produktivitas kakao, pemerintah akan mendorongnya penggunaan bibit unggul. Di hulu sudah disiapkan benih unggul yang potensi produksinya bisa 3 kali lipat dibanding saat ini.
"Di hulu akan kita dorong melalui program BUN 500 untuk lima tahun ke depan," ujarnya.
Menurut Kasdi, kebun benih unggul tersebut akan dibangun di sekitar kawasan perkebunan (kakao). Dengan cara tersebut, petani atau pekebun akan lebih mudah mendapatkan benih unggul.
"Apabila ketersediaan bibitnya dikembangkan di sekitar sentra kebun rakyat, budidayanya akan lebih efisien. Dengan begitu, petani ke depan akan mampu bersaing," ujarnya.
Kasdi mengakui, budi daya kakao di hulu maupun hilir juga perlu ditangani lebih intensif, terintegrasi dan berkelanjutan. Ia mengingatkan agar segenap stakeholder selalu waspada terhadap perubahan perilaku OPT, sebagai dampak dari perubahan iklim.
Ada beberapa hal yang menjadi perhatian pemerintah, diantaranya serangan OPT dan belum diimplementasikannya Good Agricultural Practices (GAP) secara konsisten, terjadinya degradasi tanah, rendahnya penanganan pasca panen dan sebagian besar biji kakao belum difermentasi.
Apalagi dari luasan kebun kakao yang dikelola petani sudah banyak tanaman yang sudah tua dan tidak produktif, sehingga perlu penanganan khusus. Begitu juga dengan kurangnya intensitas pemeliharaan kebun, terutama perkebunan rakyat, juga perlu diperhatikan.
